Penggunaan UMR untuk Standar Gaji Karyawan

Penggunaan UMR untuk Standar Gaji Karyawan – Karyawan maupun masyarakat umum, pasti sudah sangat familiar dengan istilah UMR dalam penghitungan gaji karyawan di wilayah tertentu di Indonesia. Bahkan sekarang ini, UMR tidak hanya menjadi bahan perbincangan di tengah karyawan saja, namun mahasiswa juga sudah aktif mencari informasi mengenai UMR sebagai pedoman dalam pemilihan pekerjaan di esok hari.

Namun kita hanya tahu UMR adalah hal yang umum untuk penetapan standar gaji karyawan di wilayah tertentu, namun sudah pahamkah kita untuk infomasi lengkap di dalamnya dan apa perbedaanya dengan upah minimum yang lainya?

Mari kita bahas bersama!

UMR Adalah

Umr atau Upah Minimum Regional adalah jumlah upah minimal di regional tertentu. Ini merupakan angka yang menjadi standar dalam pengupahan karyawan yang sudah ditetapkan oleh gubernur di wilayah tersebut. UMR berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tertentu.

Penetapan UMR ini membantu karyawan untuk mengetahui standar pengupahan karyawan di daerah tertentu, sehingga karyawan bisa mendapatkan informasi upah yang tepat. Melindungi dari pengupahan yang terlalu rendah.

Pun penetapan UMR ini juga membantu perusahaan menetapkan standar minimum pengupahan karyawan sehingga jika sudah ada ketetapannya tidak perlu bingung mencari nominal pengupahan yang ideal.

Nilai akhir dari UMR ini merupakan penghitungan dari nilai  kelayakan hidup 1 karyawan, tingkat perekonomian di daerah tersebut juga harga konsumen.

Sehingga UMR ditentukan bukan hanya asal menetapkan saja, melainkan sudah dihitung dengan rinci dari hasil riset/survey biaya hidup di daerah tersebu. Juga hal inilah yang  membuat UMR kota satu dengan yang lainya berbeda.

Apa Perbedaan UMR, UMK dan UMP?

Table 1 Perbedaan UMR, UMK dan UMP

Sekarang ini ada banyak istilah yang muncul terkait upah minimum ini selaim UMR, diantaranya adalah UMP dan UMK. Apasih sebenarnya perbedaan umr, ump dan umk? Mari kita simak di poin berikut,

1. UMR

Seperti yang kita tuliskan di atas, UMR adalah upah minimal di regional tertentu, penetapan jumlah upah yang berlaku untuk kabupaten/kota di provinsi tersebut. Walau sering di sebut di tengah masyarakat, penggunaan kata UMR ini sebenarnya telah dihapuskan yang diatur dalam Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 226 tahun 2000.

2. UMP

UMP atau upah minimum provinsi yang merupakan turunan dari UMR. Dimana penyebutan UMR untuk tingkat I diganti dengan UMP. Jadi UMP merupakan pengganti dari UMR. Dimana UMP berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut dan ditetapkan oleh gubernur.

3. UMK

Selanjutnya adalah UMK dimana kepanjangan dari upah minimal kabupaten/kota dimana ini merupakan tururan juga dari UMR tingkat II yang jadi diubah menjadi UMK. Upah ini berlaku untuk kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur dengan pertimbangan dari walikota dan juga dewan pengupahan daerah tersebut. yang perlu diperhatikan dalam penetapan UMK ini adalah nilai UMK tidak boleh lebih rendah dibandingkan  dengan UMP.

Bisakah sebuah kota tidak memiliki nilai UMK?

Tentu saja bisa, sehingga mereka menggunakan UMP sebagai acuran untuk minimal pengupahan karyawan.

Jadi intinya adalah UMK dan UMP merupakan turunan dari UMR dimana ada penggantian istilah UMR untuk menggunakan UMP dan UMK.

Baca Artikel : Faktor Yang Menentukan Kenaikan Gaji Karyawan

Daftar UMP di Provinsi Indonesia

Berikut adalah daftar UMP atau UMR di Indonesia. Beberapa diantaranya adalahs

Table 2 Sumber : cnn indonesia

UMR Sebagai Standar Gaji Karyawan

Menurut PP Pengupahan Pasal 41, UMR adalah upah minimum pekerja yang bisa terdiri dari upah pokok maupun upah pokok sekaligus tunjangan.

Sesuai dengan keterangannya bahwa UMR adalah upah minimum, maka nominal UMR menjadi nilai minimal dalam pengupahan karyawan. Perusahaan sangat bisa memberikan upah di atas nilai UMR.

Namun apakah ada perusahaan yang memberikan gaji di bawah nilai UMR?

Ada juga perusahaan yang memberikan gaji di bawah nilai UMR. Jika perusahaan ada di kondisi seperti ini maka perlu mengajukan penangguhan kepada gubernur provinsi. Dimana penangguhan merupakan upaya yang dilakukan pengusaha jika tidak bisa memberikan gaji sesuai UMP di provinsi tersebut.

Baca : Slip Gaji Karyawan, Apa Komponen yang Harus Dimuat?

Dalam proses penangguhan ini, perusahaan perlu menyertakan dokumen pribadi maupun laporan keuangan dan nantinya gubernur akan memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan penangguhan.

Jika perusahaan dengan jelas memberikan upah dibawah UMP maka ada sanksi yang akan didapatkan.

Kelola Urusan Gaji Karyawan Menggunakan Payroll Kantor Kita

Mudahkan pengelolaan gaji karyawan dengan cepat dan efisien menggunakan payroll dari sistem HRIS Kantor Kita. Dimana Anda bisa megelola perubahan gaji, tunjangan karyawan sampai dengan pajak dengan mudah dan hemat waktu.

Fitur payroll Kantor Kita sudah terintegrasi dengan absensi karyawan, sehingga potongan izin maupun terlambat akan langsung terhitung.

Begitu juga dengan lembur yang bisa terhitung sesuai dengan waktu lembur karyawan. Anda bisa menghitung banyak komponen gaji yang diperlukan dengan mudah menggunakan payroll dari Kantor Kita.

Daftar segera untuk mendapatkan free trial 15 hari di Daftar Kantor Kita.

Kesimpulan

Jadi kalimat UMR yang sering kita dengar bahkan sering kita bicarakan merupakan standar pengupahan yang berupa gaji pokok sekaligus tunjangan maupun gaji pokok tanpa tunjangan. UMR juga sekarang sudah tidak lagi digunakan istilahnya, namun diganti dengan UMP dan UMK. Dimana UMP adalah UMR tingkat I dan UMK adalah UMR tingkat II. Jadi jangan salah ya dengan penyebutan UMR, UMP dan juga UMK. Ketiga berbeda namun jika ditarik satu benang merahnya, memiliki hubungan satu sama lain.

Baca : Mengenal Metode Penggajian Payroll

Nah itulah penjelasan mengenai penggunaan UMR untuk standar gaji karyawan hari ini, semoga bermanfaat! Nantikan artikel menarik tentang serba-serbi kantor dan teknologi di perusahaan di Kantor Kita.