UU 27/2026 mewajibkan perusahaan dengan 10 pekerja atau lebih membentuk LKS Bipartit. Pahami fungsi forum, representasi, agenda, dan catatan yang perlu disiapkan HR.
Perubahan ambang pembentukan forum hubungan industrial
Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pihak perusahaan dan pekerja mengenai hal ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mengubah kewajiban pembentukannya. Pasal 171 mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih membentuk LKS Bipartit; usaha mikro dan kecil dapat membentuknya. Aturan baru ini penting bagi perusahaan yang selama ini hanya menggunakan ambang dari aturan lama. HR perlu segera memeriksa jumlah pekerja dan cara membentuk representasi, bukan menyalin daftar periksa 50 pekerja yang beredar di internet.
Undang-undang mendefinisikan forum ini sebagai sarana hubungan industrial, bukan serikat pekerja dan bukan lembaga penyelesaian perselisihan. Keanggotaan memuat unsur pengusaha serta serikat pekerja yang tercatat dan/atau pekerja yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja di perusahaan. Pasal 173 menyebut ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan susunan keanggotaan diatur dengan peraturan menteri. Dengan demikian, HR perlu membaca UU 27/2026 sebagai aturan baru untuk jumlah dan fungsi, sambil memeriksa aturan teknis yang berlaku dan perkembangan aturan pelaksana. Jangan menganggap setiap detail Permenaker lama otomatis tidak berubah.
Sebelum menulis artikel ini, sumber yang ditinjau meliputi naskah UU 27/2026 pada JDIH Kemnaker dan teks PER.32/MEN/XII/2008 yang tercantum di JDIH. Portal resmi menunjukkan aturan lama masih berstatus berlaku, tetapi isinya merujuk UU 13/2003 dan ambang historis yang berbeda. Karena UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 dan menetapkan batas baru, perusahaan sebaiknya mengutamakan norma terbaru serta mencari petunjuk pelaksanaan yang paling mutakhir. Jika hitungan tenaga kerja, struktur perusahaan, atau status pekerja tidak sederhana, minta klarifikasi dinas ketenagakerjaan atau pendamping yang kompeten.
Pastikan cakupan dan perwakilan pekerja benar
Langkah pertama HR adalah menghitung pekerja berdasarkan definisi dan lingkup perusahaan yang relevan, bukan jumlah akun absensi atau jumlah orang yang hadir pada hari tertentu. Pisahkan karyawan aktif, pekerja yang sedang cuti, penugasan antarlokasi, dan hubungan lain yang statusnya perlu diperiksa. Hindari menjumlahkan tenaga vendor atau mitra otomatis sebagai pekerja perusahaan. Buat kertas kerja yang menjelaskan tanggal perhitungan, sumber daftar, dan asumsi yang digunakan. Karena aturan baru bisa memengaruhi perusahaan yang sebelumnya merasa berada di bawah ambang, lakukan pemeriksaan ulang setelah perekrutan atau perubahan organisasi yang membuat jumlah pekerja mendekati sepuluh.
Representasi yang sah membuat forum dipercaya. Jika terdapat serikat pekerja yang tercatat, libatkan pihak tersebut sesuai bunyi aturan. Jika belum ada, undang pekerja memilih wakil secara demokratis; perusahaan tidak seharusnya memilih orang yang dianggap paling menyenangkan manajemen. Umumkan kriteria, waktu, dan cara pencalonan dengan bahasa netral. Pastikan pekerja shift, unit lapangan, dan lokasi berbeda memiliki kesempatan mengetahui proses. Catat hasil pemilihan, masa tugas, tata cara penggantian, dan konflik kepentingan. Jangan mengumpulkan preferensi politik atau data lain di luar kebutuhan representasi.
Bentuk komposisi dan tata cara dapat memerlukan aturan teknis lanjutan. PER.32/MEN/XII/2008 masih menyediakan konteks prosedural historis seperti komposisi dan kerja forum, tetapi dasar hukumnya berasal dari rezim yang lebih lama. Jangan menyalin ambang atau pasal yang sudah tidak cocok. HR dapat membuat daftar sementara: jumlah anggota, pihak yang diwakili, jalur pemilihan, tata tertib, frekuensi pertemuan, mekanisme usulan agenda, dan pencatatan keputusan. Minta legal memeriksa daftar itu terhadap UU 27/2026 serta peraturan menteri yang berlaku ketika forum dibentuk.
Bedakan forum komunikasi, pengaduan, dan perundingan
LKS Bipartit berguna untuk bertukar informasi dan bermusyawarah tentang persoalan hubungan kerja sebelum kesalahpahaman berubah menjadi sengketa. Agenda bisa mencakup komunikasi aturan kerja, perubahan jadwal, pembaruan keselamatan kerja, kebutuhan pelatihan, atau kendala proses administrasi. Namun forum ini bukan pengganti saluran pengaduan pribadi, mekanisme penanganan kekerasan, serikat pekerja, atau prosedur penyelesaian perselisihan formal. Topik yang menyangkut keselamatan atau kerahasiaan korban harus dialihkan ke mekanisme yang dirancang untuk melindungi individu, bukan dibicarakan di rapat terbuka.
Buat agenda yang memberi ruang bagi kedua pihak. Setiap usulan diberi tujuan, informasi pendukung, pihak yang perlu hadir, dan hasil yang diharapkan. Di rapat, pisahkan fakta, dampak, dan opsi tindakan. Notula mencatat pembahasan, keputusan yang memang disepakati, penanggung jawab, serta tanggal tindak lanjut; jangan mengubah pendapat minoritas menjadi “persetujuan bersama”. Berikan cara memperbaiki catatan bila ada kesalahan. Simpan dokumen di tempat dengan akses sesuai peran dan jangan memasukkan data pribadi rinci bila ringkasan agregat sudah cukup untuk diskusi.
Hasil forum perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami pekerja, termasuk status isu yang belum selesai. Jika ada aksi, tetapkan pemilik dan tenggat yang realistis lalu laporkan kemajuannya pada pertemuan berikutnya. Jangan memberi kesan forum dapat mengubah undang-undang atau menghapus hak individual. Ketika rekomendasi memerlukan persetujuan pengusaha, catat apakah rekomendasi diterima, ditunda, atau ditolak dan alasannya. Keterbukaan atas tindak lanjut menjaga forum dari sekadar agenda administratif tahunan yang tidak mengubah cara kerja.
Jadikan pembentukan forum proses yang berkelanjutan
Rencana implementasi dapat dimulai dari penanggung jawab lintas fungsi: HR mengelola kalender dan dokumen, legal menilai dasar aturan, pimpinan memberi mandat, dan wakil pekerja menyalurkan isu. Buat jadwal pertemuan yang memungkinkan partisipasi pekerja shift, gunakan aturan penggantian anggota jika ada perubahan peran, serta siapkan cara mengikuti rapat bagi lokasi yang jauh. Pastikan anggota memahami bahwa mandat mereka adalah komunikasi dan konsultasi, bukan mengambil alih kewenangan pihak lain. Berikan orientasi tentang kerahasiaan, konflik kepentingan, cara memfasilitasi diskusi, dan cara membuat catatan yang akurat.
Pantau kesehatan forum dengan indikator proses, bukan target agar semua rapat menghasilkan kesepakatan. Ukur apakah agenda diumumkan cukup awal, perwakilan mendapat informasi seimbang, notula tersedia, isu memiliki pemilik, dan tindak lanjut dibahas. Tinjau juga apakah kelompok tertentu jarang terwakili atau selalu mengangkat masalah yang sama tanpa hasil. Evaluasi ini membantu perusahaan memperbaiki kualitas konsultasi tanpa menilai pekerja karena berbeda pendapat. Apabila muncul perselisihan yang memerlukan prosedur formal, arahkan sesuai hukum dan jangan memaksa penyelesaian di forum informal.
Sistem administrasi digital dapat menyimpan versi kalender, pemberitahuan, daftar hadir, dan tindak lanjut bila pengaturan aksesnya tepat. Kantor Kita menyediakan fungsi administrasi HR termasuk pencatatan absensi dan basis data karyawan; fungsi tersebut dapat menjadi pendukung operasional, bukan alat yang menentukan wakil pekerja atau menggantikan musyawarah. Jelajahi [Aplikasi HRD Pintar Kantor Kita](https://www.kantorkita.co.id/aplikasi-hrd-pintar/) dan [beranda Kantor Kita](https://www.kantorkita.co.id/) untuk melihat cakupan produk. Pastikan notula hubungan industrial tidak diunggah sebagai data umum tanpa batas akses, dan tetapkan penyimpanan resmi untuk keputusan forum.
Buat rencana transisi dengan waktu yang cukup untuk memeriksa aturan pelaksana. UU 27/2026 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan diatur dengan peraturan menteri, sedangkan ketentuan pelaksanaan undang-undang baru diarahkan untuk ditetapkan paling lama satu tahun sejak pengundangan. Perusahaan dapat menyiapkan data, proses pemilihan, dan agenda awal tanpa mengarang prosedur yang belum diumumkan. Catat tanggal pemeriksaan JDIH dan beri pemilik tugas untuk memperbarui tata tertib setelah aturan baru diterbitkan. Dengan demikian perusahaan bisa bersiap sekarang sambil tetap membuka ruang penyesuaian berdasarkan teks resmi yang berlaku.
Bacaan terkait
Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:
