UU 27/2026 mengubah aturan cuti tahunan dan cuti bersama. Pelajari cara HR memperbarui saldo, kalender, alur pengajuan, serta komunikasi kebijakan secara tertib.
Mulai dengan membaca aturan yang berlaku pada tanggal kebijakan
Tata kelola cuti tahunan membutuhkan ketelitian karena saldo, kalender, kebijakan internal, dan hak istirahat bertemu dalam satu proses. Pada 15 November 2026, HR perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Pasal 118 menyebut cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan berturut-turut, dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal yang sama juga memuat ketentuan baru tentang cuti bersama dan istirahat panjang. Karena itu, kebijakan lama sebaiknya ditinjau ulang, bukan sekadar disalin ke kalender 2027.
Ada konteks penting bagi perusahaan swasta. SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama 2026 diterbitkan pada September 2025 dan menyebut pelaksanaan cuti bersama di perusahaan swasta diatur pimpinan masing-masing serta mengikuti ketentuan yang berlaku di unit atau perusahaan. UU 27/2026 yang terbit belakangan menyatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Kedua dokumen tersebut muncul pada waktu berbeda. HR perlu meninjau kebijakan dan teks resmi terbaru secara cermat, khususnya jika sistem saldo atau buku pedoman masih memakai aturan sebelum 28 Oktober 2026.
Konteks kalender juga perlu dibaca sesuai tanggal nyata. SKB 2026 menetapkan cuti bersama Natal pada 24 Desember dan hari libur nasional Natal pada 25 Desember; pada tanggal slot artikel ini, 15 November 2026, kedua tanggal itu masih akan datang. HR dapat memakai kalender tersebut untuk merancang penugasan, dukungan pelanggan, dan pengajuan libur akhir tahun, sambil tetap memisahkan hari libur nasional dari cuti tahunan. Jadwal 2026 tidak dapat dipakai untuk menebak cuti bersama 2027 yang belum ditetapkan. Cantumkan tanggal berdasarkan keputusan resmi, bukan daftar tahun sebelumnya yang disalin ke kalender baru.
Artikel ini adalah panduan operasional, bukan pendapat hukum untuk situasi perusahaan tertentu. Penyesuaian kebijakan dapat bergantung pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, jenis usaha, atau aturan pelaksana yang terbit setelah undang-undang. Hindari mengumumkan kesimpulan yang belum ditinjau kepada seluruh pekerja. Buat daftar pertanyaan untuk legal: bagaimana menangani cuti bersama yang sudah berlalu, apakah ada saldo yang perlu dikoreksi, bagaimana ketentuan istirahat panjang berinteraksi dengan cuti tahunan, dan apakah perubahan diterapkan prospektif. Selama telaah berlangsung, jangan menghapus catatan transaksi lama; simpan jejak untuk menentukan tindakan korektif secara transparan.
Pisahkan jenis hari istirahat dan saldo cuti
Mulailah dengan membedakan hari libur nasional, cuti bersama yang diputuskan perusahaan, cuti tahunan yang diminta pekerja, istirahat mingguan, dan hak istirahat panjang. Kalender yang memberi warna serupa pada semuanya sering menghasilkan salah potong saldo. Tampilkan setiap jenis dengan nama dan aturan berbeda. Jika ada pegawai yang bekerja pada hari libur karena sifat layanan, penugasannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak otomatis diubah menjadi pengajuan cuti tahunan. Pastikan kalender juga mendukung pekerja dengan pola enam hari kerja atau jadwal bergilir, sebab jumlah hari kerja dalam perhitungan saldo tidak selalu sama dengan hari kalender.
Buat tabel kebijakan yang menguraikan siapa berhak atas apa, kapan hak timbul, unit waktu yang dihitung, cara pengajuan, urutan persetujuan, dan kapan saldo bisa dibawa atau gugur sesuai dasar hukum serta perjanjian yang berlaku. UU 27/2026 menetapkan batas minimum hak cuti tahunan setelah 12 bulan kerja berkesinambungan. Perusahaan boleh memberi ketentuan lebih baik dan harus menuliskan mekanismenya dalam dokumen hubungan kerja. Hindari aturan informal seperti “saldo hilang otomatis saat akhir tahun” jika tidak cocok dengan dokumen hukum perusahaan. Perbedaan praktik antarunit perlu disertai dasar yang jelas, bukan keputusan spontan atasan.
Pasal 118 ayat (4) UU 27/2026 juga menyatakan pekerja yang mengambil istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. HR perlu merancang cara membaca kondisi ini dengan benar, termasuk memastikan siapa yang memenuhi syarat dan bagaimana periode “tahun berjalan” dicatat. Jangan membuat pengurangan manual berdasarkan ingatan atau asumsi bahwa seluruh cuti istirahat panjang sama. Buat kasus uji di sistem saldo, bandingkan hasilnya dengan pasal dan dokumen perjanjian, lalu minta tinjauan legal sebelum mengubah saldo aktual. Simpan alasan setiap koreksi dan tanggal efektif agar pekerja dapat memahami perhitungannya.
Rancang alur permohonan yang adil dan dapat diprediksi
Alur pengajuan yang baik memberi pekerja informasi sebelum mereka memilih tanggal. Sediakan tampilan saldo awal, pemakaian yang telah disetujui, saldo tersedia, serta status permohonan. Minta alasan seperlunya, bukan detail pribadi yang tidak diperlukan. Jelaskan jangka waktu pemberitahuan, cara pengajuan darurat, mekanisme penggantian jadwal, dan jalur eskalasi jika pekerja serta atasan tidak sepakat. Tentukan bagaimana permohonan serentak diselesaikan, misalnya urutan rotasi atau pertimbangan beban layanan yang diumumkan sebelumnya. Prinsip konsistensi penting; aturan yang berubah-ubah menurut siapa manajernya membuat hak sulit dipahami dan meningkatkan konflik.
Untuk bisnis yang terus beroperasi, buat peta cakupan kerja pada periode ramai: siapa yang dapat menjadi pengganti, informasi apa yang harus diserahterimakan, dan tugas mana yang tidak dapat ditinggalkan tanpa pelatihan silang. Peta ini sebaiknya menjadi alasan pengaturan jadwal, bukan cara untuk menolak cuti tanpa batas. Pantau pola permohonan yang ditolak atau tertunda di unit berbeda. Jika satu tim selalu gagal melepas pekerja, masalahnya mungkin ada pada kapasitas, proses, atau ketergantungan kepada satu orang. Tinjau data agregat tanpa menghakimi pekerja yang memakai hak istirahatnya.
Komunikasikan pembaruan secara bertahap: tanggal aturan berlaku, perubahan saldo, contoh kasus, kontak HR, dan cara menyampaikan koreksi. Jika perubahan aturan berdampak pada saldo yang telah terpakai pada 2026, berikan penjelasan individual yang dapat ditelusuri dan sediakan kesempatan mengajukan keberatan. Jangan hanya mengirim PDF panjang atau mengandalkan pengumuman di kanal yang tidak dibaca seluruh pekerja. Buat versi ringkas yang menjawab pertanyaan umum serta versi lengkap untuk administrator. Hindari menjanjikan bahwa aplikasi akan menentukan hak secara hukum; perangkat lunak hanya menjalankan konfigurasi dan data yang diberikan perusahaan.
Audit saldo, kalender, dan persetujuan sebelum tutup tahun
Lakukan rekonsiliasi saldo sebelum akhir tahun: cocokkan daftar pegawai aktif, masa kerja, hak yang timbul, permohonan dan persetujuan, hari yang benar-benar diambil, serta aturan pembawaan saldo. Cari pengecualian seperti cuti lintas tahun, perubahan jadwal kerja, pekerja yang berpindah lokasi, atau status istirahat panjang. Periksa sampel transaksi sampai ke bukti permohonan dan persetujuan, bukan hanya membandingkan total. Jika terdapat selisih, catat penyebab dan keputusan koreksi. Pemilik sistem sebaiknya tidak mengubah transaksi langsung tanpa catatan; gunakan mekanisme pembetulan yang mempertahankan riwayat lama.
Kalender resmi 2026 dari pemerintah berguna untuk membantu rencana penjadwalan tahun berjalan, tetapi jangan memakai tanggal itu untuk menebak libur 2027 yang belum diumumkan. Pada 15 November, gunakan jadwal 2026 yang sudah ditetapkan sambil menunggu keputusan resmi untuk periode berikutnya. Jika layanan publik atau operasional pelanggan harus berjalan pada hari libur, tetapkan personel dan pengganti sesuai peraturan; SKB sendiri mengingatkan layanan tertentu agar mengatur penugasan. Pastikan penugasan itu bukan perubahan diam-diam yang mengurangi hak istirahat atau cuti.
Sistem digital dapat membantu mencatat permohonan, status persetujuan, dokumen pendukung, dan saldo jika konfigurasi perusahaan sesuai. Halaman resmi Kantor Kita menjelaskan alur pengajuan izin atau cuti melalui aplikasi mobile serta persetujuan oleh HR/admin. Sebelum menerapkannya, cocokkan aturan baru perusahaan dengan pilihan status dan cara hitung di sistem, lalu uji beberapa skenario bersama HR dan perwakilan pekerja. Lihat [panduan izin dan cuti Kantor Kita](https://www.kantorkita.co.id/blog/cara-mengajukan-izin-dan-cuti-di-aplikasi-mobile-kantorkita/) untuk mekanisme fitur dan [beranda Kantor Kita](https://www.kantorkita.co.id/). Teknologi membantu keterlacakan, sedangkan keputusan hak tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Untuk pekerja baru yang belum mencapai masa kerja 12 bulan, dokumentasikan kapan hak minimal menurut undang-undang mulai timbul dan apakah perjanjian perusahaan memberi hak lebih awal. Jangan membulatkan masa kerja ke tahun kalender jika dasar penghitungan memakai masa kerja terus-menerus. Untuk pekerja yang berpindah unit tanpa jeda hubungan kerja, pastikan data masa kerja tidak terputus hanya karena terjadi perpindahan administrasi. Tetapkan prosedur koreksi apabila tanggal masuk di sistem berbeda dengan dokumen. Kesalahan tanggal dapat menjalar ke penghitungan saldo, jadwal, dan laporan, sehingga pemeriksaan berkala lebih baik daripada mengoreksi semua akun saat ada keberatan.
Bacaan terkait
Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:
