Cuti Melahirkan di Indonesia Masih Pendek? Ini Faktanya

Cuti melahirkan sering menjadi salah satu topik penting dalam pengelolaan karyawan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki banyak pekerja perempuan.

Selama ini, masih banyak yang mengira bahwa cuti melahirkan di Indonesia hanya berlangsung selama tiga bulan. Padahal, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, terdapat ketentuan baru mengenai hak cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja.

Lantas, sebenarnya berapa lama cuti melahirkan di Indonesia saat ini? Apakah benar bisa sampai enam bulan? Bagaimana dengan gaji selama cuti? Dan apa yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mengelolanya?

Berikut penjelasannya.

Berapa Lama Cuti Melahirkan di Indonesia?

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2024, setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan:

• Paling singkat 3 bulan pertama.
• Paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Artinya, cuti melahirkan dapat mencapai maksimal 6 bulan, tetapi bukan berarti seluruh ibu pekerja otomatis mendapatkan cuti selama enam bulan.

Tambahan cuti sampai tiga bulan berikutnya diberikan apabila terdapat kondisi khusus.

Apa yang Dimaksud Kondisi Khusus?

UU Nomor 4 Tahun 2024 menjelaskan bahwa kondisi khusus tersebut meliputi:

1. Ibu mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran.
2. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi.

Kondisi tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Jadi, perusahaan tidak dapat menganggap tambahan tiga bulan sebagai cuti otomatis untuk setiap karyawan.

Apakah Cuti Melahirkan Wajib Diberikan Perusahaan?

Ya.

Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut wajib diberikan oleh pemberi kerja.

Artinya, perusahaan perlu memasukkan ketentuan cuti melahirkan ke dalam proses administrasi HR dan kebijakan internal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi HR, hal ini berarti pengajuan cuti melahirkan tidak seharusnya diperlakukan sama seperti sekadar permohonan izin biasa.

Apakah Karyawan Tetap Mendapatkan Gaji Saat Cuti Melahirkan?

Ini menjadi salah satu bagian yang paling sering ditanyakan.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 2024, ibu yang menjalankan hak cuti melahirkan berhak mendapatkan upah dengan ketentuan:

Dengan demikian, apabila seorang ibu memperoleh cuti hingga enam bulan karena kondisi khusus, upah tidak otomatis 100% selama enam bulan. Tiga bulan pertama dan bulan keempat dibayarkan penuh, sedangkan bulan kelima dan keenam sebesar 75% dari upah.

Apakah Karyawan Bisa Dipecat Saat Cuti Melahirkan?

UU Nomor 4 Tahun 2024 juga memberikan perlindungan bagi ibu yang menjalankan hak cutinya.

Pasal 5 menyatakan bahwa ibu yang melaksanakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ini menjadi hal penting yang perlu dipahami oleh perusahaan dan HR.

Cuti melahirkan bukan sekadar persoalan absensi. Ada aspek perlindungan hak pekerja yang harus diperhatikan.

Selain Cuti, Apa Hak Ibu Pekerja?

UU Nomor 4 Tahun 2024 tidak hanya mengatur mengenai cuti melahirkan.

Ibu yang bekerja juga memiliki hak lain, antara lain:

• Kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi.
• Kesempatan melakukan laktasi selama waktu kerja.
• Waktu yang cukup apabila diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
• Akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya.

Artinya, dukungan perusahaan terhadap karyawan setelah melahirkan tidak berhenti hanya pada pemberian cuti.

Bagaimana dengan Cuti Saat Mengalami Keguguran?

UU Nomor 4 Tahun 2024 juga mengatur hak istirahat bagi ibu yang mengalami keguguran.

Ibu yang bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.

Hal ini perlu menjadi perhatian HR ketika menyusun kebijakan cuti dan mengelola data kehadiran karyawan.

Kenapa HR Perlu Memahami Aturan Cuti Melahirkan?

Bagi HR, pengelolaan cuti melahirkan bukan hanya tentang mencatat tanggal mulai dan tanggal kembali bekerja.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pencatatan Cuti

HR perlu mencatat periode cuti dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

2. Perhitungan Payroll

Jika cuti berlangsung hingga bulan kelima atau keenam, terdapat perbedaan ketentuan pembayaran upah yang perlu diperhatikan.

3. Dokumen Pendukung

Tambahan cuti hingga tiga bulan memerlukan kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

4. Jadwal Kerja

Perusahaan perlu menyesuaikan jadwal kerja dan pembagian tugas selama karyawan menjalani cuti.

5. Data Karyawan

Informasi mengenai status cuti perlu tersimpan dengan baik agar dapat digunakan dalam proses administrasi HR.

Tantangan Mengelola Cuti Secara Manual

Bayangkan perusahaan memiliki puluhan atau ratusan karyawan.

Setiap bulan HR harus menangani:

• Cuti tahunan.
• Cuti sakit.
• Cuti melahirkan.
• Izin.
• Lembur.
• Absensi.

Jika semuanya dicatat menggunakan spreadsheet atau chat, HR harus melakukan banyak pengecekan secara manual.

Risikonya antara lain:

• Data cuti tidak diperbarui.
• Periode cuti salah.
• Dokumen pendukung sulit ditemukan.
• Payroll menggunakan data yang tidak sesuai.
• HR kesulitan melihat riwayat cuti.

Semakin banyak karyawan, semakin penting sistem administrasi yang terstruktur.

Digitalisasi Membantu HR Mengelola Cuti Lebih Praktis

Sistem HR digital dapat membantu perusahaan mencatat berbagai jenis ketidakhadiran secara lebih terorganisir.

Misalnya:

Karyawan mengajukan cuti → HR melakukan verifikasi → Status cuti tercatat → Jadwal diperbarui → Data tersimpan

Dengan proses digital, HR tidak perlu mengandalkan percakapan chat atau dokumen terpisah untuk mengetahui status cuti karyawan.

Kantor Kita untuk Pengelolaan Cuti dan Absensi

Kantor Kita membantu perusahaan mengelola berbagai kebutuhan administrasi karyawan dalam satu aplikasi.

Mulai dari:

• Absensi online.
• GPS attendance.
• Selfie verification.
• Cuti.
• Izin.
• Lembur.
• Jadwal kerja.
• Shift.
• Data karyawan.
• Laporan.
• Payroll.
• Slip gaji digital.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, HR dapat lebih mudah mengelola data kehadiran dan ketidakhadiran karyawan.

Jangan Sampai HR Salah Mengelola Cuti Melahirkan

Aturan mengenai cuti melahirkan sudah berkembang dan perusahaan perlu memastikan kebijakan internalnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang perlu diingat:

3 bulan pertama → hak cuti minimal

3 bulan berikutnya → dapat diberikan jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat dokter

Maksimal → 6 bulan

Upah 3 bulan pertama → 100%

Bulan ke-4 → 100%

Bulan ke-5 dan ke-6 → 75%

Cuti wajib diberikan oleh pemberi kerja

Ibu yang menggunakan hak cuti tidak dapat diberhentikan karena menjalankan hak tersebut.

Kesimpulan

Jadi, apakah cuti melahirkan di Indonesia masih pendek?

Jawabannya perlu dilihat dari ketentuan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2024, ibu yang bekerja memiliki hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan, dan dapat memperoleh tambahan paling lama tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Artinya, cuti melahirkan dapat mencapai maksimal enam bulan, dengan ketentuan pembayaran upah yang berbeda pada periode tertentu.

Bagi perusahaan, memahami aturan ini penting agar proses administrasi, absensi, payroll, dan pengelolaan karyawan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dengan Kantor Kita, perusahaan dapat mengelola absensi, cuti, izin, lembur, payroll, hingga laporan karyawan dalam satu aplikasi.