UU 27/2026 membolehkan PKWTT dibuat lisan tetapi mewajibkan surat pengangkatan tertulis. Ini alur HR untuk mencatat lima unsur minimum, menyerahkan salinan, dan melindungi data.
Pahami ruang lingkup kewajiban surat pengangkatan
Pembahasan ini mengenai satu kasus khusus: hubungan kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang dibuat secara lisan. UU 27/2026 Pasal 93 menyatakan PKWTT dapat dibuat tertulis atau lisan, lalu mewajibkan pemberi kerja membuat surat pengangkatan tertulis ketika perjanjiannya dibuat lisan. Ini tidak berarti semua hubungan kerja boleh dibuat lisan. Pasal 83 menyebut PKWT harus dibuat secara tertulis. HR perlu mengetahui jenis hubungan kerja sebelum memilih checklist dokumen, sebab menganggap surat pengangkatan lisan cukup untuk menutup kontrak yang memang disyaratkan tertulis dapat menimbulkan masalah. Klasifikasi yang tidak jelas perlu diperiksa sebelum surat diterbitkan.
Surat pengangkatan bukan kesempatan untuk menciptakan syarat baru yang tidak pernah disepakati. Tujuannya adalah memberikan catatan tertulis tentang unsur minimum yang diminta undang-undang dan menyimpan administrasi yang jelas. Jika jabatan, upah, atau tanggal mulai yang diketahui para pihak berbeda, hentikan proses finalisasi dan klarifikasi secara terbuka. Jangan menulis tanggal lama seolah-olah surat ditandatangani pada waktu itu. Dokumen yang dibuat sekarang dapat mencatat tanggal kerja sebenarnya secara akurat dan tanggal penerbitannya secara terpisah. Jika hubungan kerja sebelumnya belum terdokumentasi atau ada sengketa, minta bantuan fungsi hukum atau pengawas yang berwenang sebelum menafsirkan akibatnya.

Pastikan lima unsur minimum dapat dibaca
Pasal 93 menyebut sedikitnya nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah, serta nama dan tanda tangan pengusaha. Gunakan sumber yang telah diverifikasi dan jelaskan perbedaan antara nilai yang berlaku, catatan lama, serta data yang baru dikoreksi. Nama dan alamat harus cukup untuk membedakan orang yang tepat; jangan menyalin nomor identitas tambahan jika tidak diperlukan pada surat tersebut. Tanggal mulai harus didukung oleh catatan kerja yang dapat ditelusuri. Jenis pekerjaan sebaiknya konkret, bukan label umum yang tidak menjelaskan fungsi. Besaran upah ditulis dengan satuan dan periode pembayaran yang dipahami, serta tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang berlaku.
Tanda tangan pejabat perusahaan harus berasal dari orang yang memang berwenang mewakili pemberi kerja. Catat jabatan atau dasar kewenangannya sesuai tata kelola internal, namun jangan menambahkan klaim wewenang jika tidak ada penunjukan. Jika perusahaan menggunakan tanda tangan elektronik, verifikasi prosedur dan bukti persetujuan mengikuti aturan yang berlaku. UU 27/2026 menyebut unsur minimal, bukan template visual atau sistem tanda tangan yang wajib dipakai. Hindari formulir satu halaman yang menghilangkan unsur upah atau memindahkannya ke lampiran yang pekerja tidak dapat akses. Pemeriksa akhir menggunakan daftar lima poin dan memberi paraf internal pada checklist, bukan mengubah surat menjadi berkas yang berisi komentar evaluasi pribadi.

Konfirmasi data tanpa memperluas pengumpulan informasi
Sebelum menyusun surat, HR dapat membandingkan sumber yang sudah sah: keterangan kerja, informasi payroll, catatan tanggal mulai, dan komunikasi yang disetujui. Jika ada selisih, tanyakan hanya fakta yang dibutuhkan untuk membuat surat benar. Jangan meminta pekerja mengirim ulang semua dokumen identitas atau bukti keluarga yang tidak berhubungan. UU PDP mensyaratkan pemrosesan data pribadi terbatas dan spesifik, transparan, sesuai tujuan, serta memastikan akurasi. Dalam konteks ini, tujuan surat ialah merekam dasar hubungan kerja dan unsur minimum, bukan membangun salinan penuh dokumen pribadi. Catat siapa yang memeriksa dan sumber data yang digunakan, lalu batasi akses ke folder administrasi yang relevan.
Bila alamat berubah, konfirmasikan alamat yang akan dicantumkan dan gunakan prosedur pembaruan data yang sudah ditetapkan. Jika pekerja tidak memiliki alamat tetap atau ada alasan untuk memakai alamat korespondensi berbeda, hindari memaksakan pilihan yang tidak mencerminkan keadaan; minta pandangan pihak yang kompeten mengenai pencatatan yang sesuai. Salinan surat harus diberikan melalui cara yang dapat dijangkau pekerja dan disimpan perusahaan pada tempat yang aman. Tetapkan hak akses berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan kebiasaan seluruh manajer dapat membuka semua berkas. Ketika pekerja meminta koreksi, terima permintaan melalui kanal resmi, dokumentasikan versi yang diganti, dan pastikan perubahan tidak menghilangkan catatan sebelumnya yang perlu dipertahankan.
Tangani hubungan kerja lama yang belum memiliki surat
Jika audit menemukan PKWTT lisan tanpa surat pengangkatan, jangan langsung menganggap hubungan kerja tidak sah atau menganggap dokumen lama sudah cukup tanpa pemeriksaan. Kumpulkan fakta yang ada: kapan pekerjaan dimulai, pekerjaan apa yang dilakukan, bagaimana upah disepakati, dan siapa pemberi kerja yang bertanggung jawab. Bedakan fakta yang dapat diverifikasi dari perkiraan. Sampaikan kepada pekerja bahwa perusahaan sedang merapikan catatan, lalu minta konfirmasi atas unsur surat yang akan diterbitkan. Bila terdapat perbedaan, buat catatan tindak lanjut dan jangan menekan pekerja untuk menyetujui data yang belum benar. Telaah konsekuensi hukum secara khusus jika riwayat kerja menunjukkan perbedaan material atau periode yang tidak pernah dicatat.
Surat yang dibuat kemudian harus menunjukkan tanggal penerbitan sebenarnya. Jika perlu menjelaskan bahwa tanggal mulai kerja lebih lama, tuliskan tanggal mulai berdasarkan bukti dan jangan menyamarkannya sebagai tanggal tanda tangan. Simpan kronologi administrasi yang memuat kapan kekurangan ditemukan, langkah verifikasi, pihak yang menyetujui, dan kapan salinan diberikan. Hindari membuat notulen dengan tanggal mundur atau meminta tanda tangan kosong yang akan diisi kemudian. Jika pekerja menolak data tertentu, catat pokok perbedaan dan jalur penyelesaian, bukan mengganti data tanpa persetujuan. Transparansi waktu pembuatan dan isi mengurangi kebingungan saat pekerja membutuhkan bukti kerja atau ketika catatan perusahaan harus diperiksa.
Periksa konsistensi dengan kebijakan dan dokumen lain
Bandingkan surat dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama jika ada, kebijakan upah, dan catatan payroll untuk memastikan informasi tidak bertentangan. Jika surat pengangkatan menyebut jabatan atau upah yang berbeda dari catatan kerja, jangan memilih angka yang paling mudah. Minta pihak pemilik keputusan menyelesaikan perbedaan berdasarkan persetujuan dan bukti. Pasal 93 menargetkan surat pengangkatan bagi PKWTT lisan; ia bukan pengganti dokumen tertulis yang diwajibkan untuk bentuk hubungan kerja lain dan bukan instrumen untuk mengubah status sepihak. Siapkan jalur koreksi yang memberi pekerja salinan draft untuk diperiksa, terutama pada unsur nama, alamat, tanggal, jenis pekerjaan, dan upah.
Jika pekerjaan kemudian berubah atau upah berubah, simpan keputusan perubahan pada dokumen yang tepat dan tanggal berlaku yang sesungguhnya. Jangan menimpa surat awal sehingga riwayat hubungan kerja hilang. Namun, hindari pula menyalin seluruh riwayat personal ke setiap versi; buat rujukan ke arsip resmi dengan akses terbatas. Tetapkan pemilik versi, nomor dokumen, tanggal penerbitan, serta status yang jelas. Jika salinan lama perlu ditarik agar tidak disalahgunakan, minta pekerja mengembalikannya hanya bila wajar dan sediakan salinan pengganti dengan penanda bahwa versi terbaru berlaku. Praktik kontrol dokumen ini merupakan saran administrasi, bukan tambahan persyaratan hukum di luar teks Pasal 93.
Atur penyerahan, penyimpanan, dan tindak lanjut
Serahkan satu salinan yang mudah dibaca kepada pekerja dan simpan salinan perusahaan dengan tanda waktu penyerahan. Pasal 93 menyebut kewajiban surat pengangkatan tertulis, sedangkan ketentuan dua rangkap dalam Pasal 77 mengacu pada perjanjian kerja tertulis; jangan menyamakan kedua pasal tanpa alasan. Memberikan salinan kepada pekerja adalah kontrol praktis yang membantu mereka mengetahui catatan perusahaan dan meminta koreksi, tetapi artikel ini tidak mengklaim bahwa Pasal 93 memuat rumusan salinan identik dengan Pasal 77. Catat metode penyerahan, hindari mengirim dokumen lengkap ke grup, dan gunakan kanal terkontrol jika surat dikirim elektronik.
Setelah surat terbit, pastikan hanya data yang memang perlu diinput ke sistem administrasi. Halaman fitur Kantor Kita menjelaskan kemampuan seperti absensi, payroll, cuti, tunjangan, tugas, dan laporan, tetapi tidak menyatakan bahwa aplikasi membuat surat pengangkatan atau memvalidasi legalitas hubungan kerja. Organisasi dapat memakai alat administrasi sesuai fungsi yang dikonfirmasi dan mempertahankan surat resmi di repositori dokumen yang disetujui. Jadwalkan pemeriksaan berkala untuk mencari kasus PKWTT lisan lain, tetapi jangan memperluas audit ke seluruh data pekerja tanpa tujuan dan batas akses. Pemilik proses mengukur jumlah surat yang belum selesai serta koreksi yang tertunda, bukan membandingkan individu dengan cara yang tidak relevan.
Checklist akhir untuk HR dan pimpinan
Sebelum mengarsipkan kasus, verifikasi bahwa hubungan kerja memang PKWTT lisan, bukan PKWT atau bentuk lain yang memiliki syarat tertulis berbeda. Pastikan surat memuat kelima unsur Pasal 93, informasi berasal dari sumber yang dapat dijelaskan, penandatangan berwenang, tanggal penerbitan tidak dimundurkan, salinan diberikan, dan akses penyimpanan dibatasi. Simpan pertanyaan hukum yang belum terjawab sebagai tindakan terbuka, bukan menutup kasus hanya karena formulir telah diunggah. Jika aturan sektoral atau kebijakan perusahaan menambah langkah, cantumkan sumbernya dalam checklist dan pastikan langkah itu tidak bertentangan dengan hak pekerja.
Tinjau proses tiga sampai enam bulan setelah peluncuran template: apakah HR menemukan kesalahan tanggal mulai, apakah pekerja meminta koreksi karena isi tidak sesuai, dan apakah salinan dapat ditemukan tanpa membuka berkas yang tidak relevan. Revisi template dengan persetujuan pemilik kebijakan dan beri nomor versi. Latih admin agar memahami perbedaan antara surat pengangkatan untuk PKWTT lisan, perjanjian kerja tertulis, dan perubahan syarat kerja. Dengan alur yang spesifik, organisasi dapat memenuhi kebutuhan dokumentasi tanpa menambah syarat atau mengumpulkan data berlebihan. Jika ada perbedaan fakta antara pekerja dan perusahaan, utamakan pemeriksaan yang adil dan konsultasi yang tepat daripada mengandalkan dokumen baru untuk menutupi ketidakpastian.
Bacaan terkait
Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:










![Aplikasi yang Memudahkan Pekerjaan [Anti Mainstream] Aplikasi yang Memudahkan Pekerjaan [Anti Mainstream]](https://www.kantorkita.co.id/blog/wp-content/uploads/2022/08/Aplikasi-yang-Memudahkan-Pekerjaan-100x70.jpg)

