UU 27/2026 membatasi penggunaan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan kerja. Berikut cara HR menginventarisasi dokumen, menghentikan penahanan, mengembalikan asli, dan mengelola salinan secara tertib.
Bedakan pemeriksaan dokumen dari penahanan sebagai jaminan
HR dapat perlu memeriksa identitas, kualifikasi, atau dokumen tertentu untuk administrasi kerja. Pemeriksaan itu berbeda dari meminta pekerja menyerahkan dokumen asli sebagai jaminan agar tidak mengundurkan diri, atau menahan dokumen sampai kewajiban tertentu dianggap selesai. Perbedaan tujuan ini harus jelas dalam prosedur, komunikasi rekrutmen, dan kebiasaan di lokasi kerja. Bila dokumen asli disimpan dalam lemari HR tanpa pemilik proses, alasan, batas waktu, dan bukti pengembalian, penyimpanan itu mudah berubah menjadi penahanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar perlu diverifikasi dan apakah salinan atau pemeriksaan langsung yang disaksikan dapat memenuhi tujuan tersebut.
UU Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Pasal tersebut memuat pengecualian terbatas untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum bagi ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Pengecualian ini bukan izin umum untuk menahan setiap dokumen atau membuat jaminan baru. Jika organisasi merasa suatu kasus masuk pengecualian, minta telaah hukum terhadap dasar, dokumen yang dicakup, syarat tertulis, durasi, dan cara pemulihannya sebelum menetapkan prosedur. Jangan menyimpulkan sendiri bahwa biaya pelatihan otomatis memberi hak menahan ijazah.

Audit praktik lama sebelum menerbitkan kebijakan baru
Buat inventaris terbatas yang mencatat jenis dokumen, apakah berupa asli atau salinan, siapa pemiliknya, lokasi penyimpanan, alasan saat diterima, dasar prosedur, akses yang diberikan, serta status pengembalian. Hindari menyalin nomor identitas, alamat, atau isi dokumen ke spreadsheet inventaris jika tidak dibutuhkan; satu nomor kasus internal dan jenis dokumen biasanya cukup untuk mengoordinasikan pengembalian. Audit harus mencakup penyimpanan di kantor cabang, loker, brankas, atau berkas milik atasan, bukan hanya folder pusat HR. Tanyakan kepada pemegang dokumen apakah ada bukti serah terima dan tanggal yang dapat diverifikasi. Jangan meminta karyawan mengirim foto dokumen melalui grup besar hanya untuk membuktikan keberadaan dokumen.
Kelompokkan kasus menurut tindakan, bukan menurut siapa yang dianggap salah: dokumen sudah dikembalikan dengan bukti; dokumen perlu dijadwalkan untuk dikembalikan; keberadaan atau pemiliknya belum diketahui; atau ada dasar hukum khusus yang perlu ditelaah. Setiap kelompok memiliki pemilik tindak lanjut dan tanggal pemeriksaan ulang. Jika catatan lama tidak konsisten, jangan membuat tanda terima mundur atau menandatangani seolah-olah pengembalian telah berlangsung. Catat keadaan yang ditemukan sekarang dan siapa yang memverifikasi. Transparansi ini membantu manajemen mengetahui celah proses tanpa menutupi fakta, sekaligus memberi pekerja informasi yang akurat tentang langkah berikutnya.

Rancang proses pengembalian yang bisa dibuktikan
Prosedur pengembalian menetapkan petugas yang berwenang, kanal untuk menghubungi pemilik, pilihan pengambilan yang aman, serta cara menangani pekerja yang sudah pindah lokasi atau tidak lagi aktif. Tanda terima sebaiknya berisi jenis dokumen, kondisi saat diserahkan kembali, tanggal, pihak yang menyerahkan dan menerima, serta nomor referensi inventaris. Jangan memasukkan salinan isi dokumen ke tanda terima. Jika pekerja tidak dapat hadir, organisasi dapat menyepakati cara pengiriman yang terlacak dan memastikan penerima, tetapi jangan mengirim dokumen sensitif melalui kurir tanpa pengamanan yang sesuai. Berikan salinan bukti penerimaan kepada pekerja agar kedua pihak memiliki catatan.
Jika dokumen hilang, rusak, atau tidak diketahui lokasinya, eskalasikan sebagai insiden administrasi dan segera beri informasi kepada pemiliknya. Sampaikan fakta yang sudah dipastikan, tindakan pencarian, orang yang bertanggung jawab, dan opsi bantuan yang relevan. Jangan menyalahkan pekerja atau menjanjikan penggantian tertentu sebelum mekanisme dan akibat hukumnya ditelaah. Pisahkan penanganan kehilangan dokumen dari perhitungan kewajiban lain; jangan menahan dokumen lain sebagai kompensasi. Pengelola perlu mendokumentasikan hasil dan memperbaiki penyebab, misalnya proses penerimaan tanpa tanda terima atau akses ruang arsip yang terlalu luas.
Kelola salinan untuk tujuan administrasi secara proporsional
Larangan menahan dokumen asli sebagai jaminan tidak sama dengan larangan mutlak untuk memproses setiap salinan yang memang diperlukan. HR perlu menentukan tujuan, dasar pemrosesan, elemen yang diperlukan, pihak yang dapat mengakses, dan waktu peninjauan. Jika yang dibutuhkan adalah memastikan identitas atau kualifikasi, pertimbangkan apakah cukup mencatat hasil verifikasi tanpa menyimpan citra penuh. Bila salinan harus disimpan untuk kewajiban kerja atau kepatuhan, simpan di ruang terbatas, tandai klasifikasinya, dan jangan memasukkannya ke lampiran email yang dapat diteruskan tanpa kendali. Setiap akses yang tidak biasa perlu dapat ditelusuri oleh pemilik data dan admin yang ditunjuk.
UU Pelindungan Data Pribadi meminta pemrosesan yang terbatas dan spesifik, sesuai tujuan, serta menetapkan kewajiban akurasi dan keamanan. Undang-undang juga mengatur pengakhiran, penghapusan, atau pemusnahan ketika syarat retensi atau tujuan terpenuhi, dengan mempertimbangkan aturan lain yang berlaku. Itu bukan perintah untuk menghapus seluruh arsip HR pada tanggal yang sama; jadwal retensi dan kebutuhan hukum tetap harus ditelaah per kategori. Catat kapan peninjauan dilakukan dan apa hasilnya: dipertahankan dengan alasan yang dicatat, dipersempit, atau dihapus secara aman. Jangan menyimpan data lebih lama hanya karena ruang digital tersedia.
Perbaiki bahasa kebijakan dan cara perekrutan
Tinjau formulir, pengumuman lowongan, pesan onboarding, dan kebijakan penyimpanan dokumen. Hapus kalimat yang mengharuskan pekerja menyerahkan dokumen pribadi sebagai jaminan atau menyiratkan bahwa dokumen baru akan kembali jika seseorang menyelesaikan masa kerja tertentu. Jika perusahaan membutuhkan verifikasi kualifikasi, nyatakan dokumen yang diperiksa, tujuannya, apakah asli hanya diperlihatkan atau salinan dicatat, dan siapa yang menyimpan catatan. Beri pekerja kesempatan menanyakan prosedur tanpa menunda proses perekrutan secara sewenang-wenang. Pelatihan bagi recruiter dan admin cabang perlu menggunakan contoh konkret, karena praktik lisan sering tetap berjalan meskipun kebijakan tertulis sudah berubah.
Pengecualian yang disebut Pasal 78 terkait dokumen dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja membutuhkan pemeriksaan tersendiri. Kontrak tertulis saja tidak cukup untuk menganggap setiap bentuk penahanan otomatis dibenarkan. HR perlu menilai apakah dokumen memang diperoleh melalui program yang dibiayai, apakah kepentingan yang dimaksud dibenarkan hukum, batas waktu dan cara pengembalian tertulis dengan jelas, serta apakah ada alternatif yang tidak membatasi pekerja. Hentikan praktik yang tidak memiliki dasar dan bawa kasus yang tidak jelas kepada penasihat hukum atau otoritas berwenang. Hindari membuat syarat standar baru sebelum ruang lingkup pengecualian dipahami.
Bangun kontrol dan evaluasi tanpa mengumpulkan berlebihan
Tetapkan indikator proses yang tidak menampilkan isi dokumen: jumlah dokumen asli yang masih harus dikembalikan, median waktu penyelesaian, kasus tanpa bukti serah terima, dan pemeriksaan retensi yang belum selesai. Data agregat ini membantu pimpinan memantau apakah tindakan korektif berjalan. Batasi daftar rinci kepada petugas yang memang menangani kasus dan hapus catatan koordinasi sementara setelah tugas selesai sesuai jadwal retensi. Sediakan jalur pelaporan jika pekerja menemukan dokumen pribadinya masih disimpan. Tanggapi laporan dengan nomor kasus dan waktu tindak lanjut, bukan dengan meminta dokumen yang sama dikirim ulang ke banyak orang.
Jadikan audit awal sebagai titik dasar, lalu tinjau ulang setelah pengembalian selesai dan kebijakan baru berjalan. Pilih sampel cabang untuk memeriksa kesesuaian praktik dengan prosedur, tanyakan apakah karyawan memperoleh bukti, dan pastikan tidak ada salinan yang tersebar di perangkat pribadi petugas. Halaman fitur Kantor Kita menjelaskan fungsi administrasi seperti absensi, cuti, payroll, tunjangan, dan tugas; itu tidak menyatakan aplikasi menyimpan dokumen asli atau menilai legalitas syarat kerja. Jika menggunakan sistem administrasi, pastikan hanya catatan yang diperlukan dimasukkan dan aksesnya sesuai. Tujuan kontrol ialah mengembalikan kendali dokumen kepada pemiliknya dan membuat administrasi kerja lebih tertib, bukan membangun arsip identitas tanpa batas.
Bacaan terkait
Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:












