Panduan HR usaha mikro dan kecil untuk memeriksa cakupan aturan, menulis kesepakatan upah, merapikan catatan payroll, dan meninjau kebijakan berdasarkan UU 27/2026.
Bedakan usaha mikro dan kecil dari upah minimum kabupaten atau kota
Istilah UMK dapat membingungkan karena sering dipakai untuk dua hal berbeda: usaha mikro dan kecil, serta upah minimum kabupaten atau kota. Artikel ini membahas kategori usaha mikro dan kecil ketika menyusun kesepakatan upah. Ia bukan panduan menetapkan angka upah minimum kabupaten atau kota, yang memiliki proses, penanggung jawab, dan fungsi tersendiri. Pastikan istilah yang digunakan dalam surat internal tidak membuat pekerja salah paham.
Perbedaan itu penting sebelum HR menggunakan pengecualian atau aturan yang berkaitan dengan ukuran usaha. Label “usaha kecil” di percakapan sehari-hari tidak otomatis membuktikan bahwa badan usaha memenuhi kriteria hukum untuk kategori usaha mikro atau kecil. Periksa klasifikasi usaha berdasarkan peraturan yang berlaku, data perizinan, dan dokumen perusahaan. Bila ada keraguan, minta penilaian profesional sebelum membuat formula pengupahan atau menyampaikan kesimpulan kepada pekerja.
Kebijakan sebaiknya menyebut istilah lengkap, bukan singkatan saja. Dalam rapat HR, tulis “usaha mikro dan kecil” ketika membahas kategori perusahaan, dan tulis “upah minimum kabupaten/kota” ketika membahas ketentuan wilayah. Kebiasaan ini membuat berkas payroll, kontrak, dan komunikasi dengan manajer tetap konsisten. Catatan istilah yang jelas juga memudahkan pemeriksa membedakan apakah suatu dokumen sedang membahas ukuran badan usaha atau angka upah minimum.

Periksa perubahan kerangka hukum sebelum memperbarui template
Pada 28 Oktober 2026, pemerintah mengundangkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan mencatat statusnya berlaku dan menyatakan undang-undang itu mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 serta bagian tertentu UU Nomor 6 Tahun 2023. Karena perubahan ini sangat baru, perusahaan perlu memeriksa teks resmi dan aturan pelaksana yang masih relevan sebelum menyalin rumusan lama ke kontrak atau pedoman HR.
Pasal 144 UU 27/2026 mengatur upah di usaha mikro dan kecil sebagai pengecualian terhadap ketentuan upah minimum tertentu, dengan upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Pasal yang sama menetapkan batas nilai kesepakatan terhadap upah minimum yang berlaku. Jangan mengubah satu ketentuan itu menjadi slogan bahwa semua kewajiban pengupahan ditiadakan. Cakupan kategori perusahaan, bunyi pasal secara utuh, serta aturan terkait harus dibaca bersama.
PP Nomor 49 Tahun 2025 sebelumnya mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. JDIH Kemnaker mencatat PP 49/2025 sebagai peraturan yang berlaku dan perubahan kedua atas PP 36/2021. Keberadaan aturan sebelumnya tidak menghapus kebutuhan untuk mencocokkannya dengan undang-undang yang lebih baru. Buat daftar aturan yang dipakai, tanggal pengecekan, dan orang yang menyetujui interpretasi; perbarui daftar itu ketika pemerintah menerbitkan perubahan atau petunjuk yang relevan.

Pastikan kategori perusahaan dan dasar kesepakatan dapat ditelusuri
Sebelum menetapkan skema upah, HR dan pemilik usaha perlu mengonfirmasi apakah perusahaan benar-benar termasuk kategori usaha mikro atau kecil menurut aturan yang berlaku. Simpan sumber klasifikasi, jenis kegiatan, status perizinan, serta tanggal ketika pemeriksaan dilakukan. Jangan menetapkan status hanya berdasarkan jumlah orang yang sedang bekerja atau persepsi bahwa bisnis masih sederhana. Jika struktur usaha berubah, lakukan pemeriksaan ulang sebelum menggunakan kebijakan yang sama.
Setelah cakupan usaha dikonfirmasi, kumpulkan dokumen hubungan kerja dan susun pertanyaan yang perlu disepakati: jabatan dan tugas, pola waktu kerja, komponen pembayaran, tanggal bayar, cara menghitung komponen variabel bila ada, serta mekanisme pembaruan kesepakatan. Pekerja perlu memperoleh penjelasan dalam bahasa yang mudah dipahami dan kesempatan bertanya. Hindari meminta tanda tangan pada halaman kosong atau menggunakan formulir yang menyembunyikan unsur penting di catatan kecil.
Periksa nilai upah dan aturan minimum yang berlaku pada lokasi kerja, lalu dokumentasikan dasar yang dipakai untuk menghitung atau memeriksa angka kesepakatan. Karena nilai regional dapat berubah, jangan menanam angka tetap ke template untuk dipakai tanpa tanggal. Catat wilayah, periode berlaku, jenis upah yang dibandingkan, dan siapa yang memverifikasi. Jika operasi berada di beberapa wilayah, jangan menganggap satu angka atau kebijakan otomatis cocok untuk semua pekerja.
Tulis kesepakatan agar perhitungan payroll tidak bergantung pada ingatan
Dokumen kesepakatan harus menjawab hal yang akan ditanyakan pekerja ketika slip diterima: periode kerja apa yang dibayar, komponen mana yang tetap, komponen mana yang mengikuti kondisi tertentu, bagaimana jam atau hasil dicatat, dan kapan pembayaran dilakukan. Gunakan satu contoh perhitungan yang menggambarkan kebijakan, bukan janji bahwa hasil setiap orang akan sama. Lampirkan versi aturan yang berlaku sehingga HR tidak perlu menafsirkan ulang percakapan lisan pada akhir bulan.
Pisahkan kesepakatan awal dari perubahan berikutnya. Bila ada penyesuaian jadwal, upah, atau tanggung jawab, tulis tanggal efektif, alasan administratif, pihak yang menyetujui, dan konfirmasi pekerja. Jangan mengubah komponen pembayaran secara diam-diam saat mengimpor data ke payroll. Pencatatan versi mencegah selisih antara surat, daftar gaji, dan jumlah yang benar-benar ditransfer. Jika pekerja menolak atau meminta klarifikasi, hentikan perubahan terkait sampai pertanyaan tersebut ditinjau.
Jangan menjadikan target penjualan, komisi, atau bonus sebagai pengganti penjelasan tentang upah yang disepakati. Jika ada pembayaran berbasis hasil, nyatakan ukuran hasil, cara memvalidasi, batas periode, dan siapa yang menyelesaikan keberatan. Sediakan kontak HR atau keuangan untuk koreksi. Susunan ini menjaga kebijakan mudah dibaca oleh pekerja, pemilik usaha, dan petugas penggajian tanpa mengklaim bahwa template umum dapat menjawab semua keadaan hukum.
Bangun alur pemeriksaan payroll yang sederhana tetapi berlapis
Buat kalender payroll dengan batas pengumpulan perubahan, pemeriksaan daftar pekerja, verifikasi jam atau hasil jika relevan, persetujuan nilai, dan tanggal pembayaran. Pisahkan petugas yang memasukkan data dari orang yang memeriksa total. Pada usaha dengan tim kecil, pemilik dapat menjadi pemeriksa kedua, tetapi otorisasi tetap perlu tercatat. Jangan menunggu sampai hari pembayaran untuk mencari dokumen yang seharusnya sudah tersedia sejak awal periode.
Sebelum pembayaran, cocokkan nama penerima, jumlah, periode, rekening yang telah diverifikasi melalui prosedur perusahaan, dan sumber setiap perubahan. Setelah membayar, cocokkan bukti transfer dengan daftar upah dan berikan slip secara pribadi. Bila ada koreksi, simpan alasan, versi sebelumnya, versi yang disetujui, serta informasi tentang kapan perbaikan akan dibayarkan. Hindari menyebarkan daftar gaji lengkap melalui grup percakapan atau folder yang dapat diakses semua karyawan.
Beri pekerja saluran untuk melaporkan ketidaksesuaian secara aman. Minta nomor periode dan bagian yang perlu diperiksa, bukan membuka data rekan kerja. Tentukan batas waktu respons internal dan pihak eskalasi apabila data belum lengkap. Jika ditemukan keterlambatan, kekurangan bayar, atau sengketa tentang dasar kesepakatan, jangan menyelesaikannya dengan menghapus jejak atau mengurangi pembayaran berikutnya secara informal; minta pemeriksaan HR dan nasihat yang sesuai.
Atur akses dan bukti tanpa mengumpulkan data berlebihan
Berkas upah memuat identitas dan informasi finansial yang memerlukan akses terbatas. HR dapat menyimpan dokumen kesepakatan, data untuk perhitungan, persetujuan, dan bukti pembayaran sesuai tujuan serta kebijakan retensi perusahaan. Hindari menyalin percakapan pribadi yang tidak diperlukan atau meminta detail keluarga untuk menjelaskan keputusan pembayaran. Catat siapa yang membuka atau memperbarui berkas bila sistem mendukung kontrol tersebut.
Petakan peran: siapa mengusulkan perubahan, siapa memeriksa, siapa menyetujui, siapa memproses transfer, dan siapa membantu pekerja. Berikan akses sesuai pekerjaan, kemudian cabut ketika seseorang pindah tugas atau tidak lagi menangani payroll. Jika file dikirim melalui email atau penyimpanan bersama, pastikan penerima dan izin akses benar. Audit rutin terhadap folder dan daftar akses sering lebih bermanfaat daripada menyimpan banyak salinan yang sulit diketahui statusnya.
Halaman resmi Kantor Kita menjelaskan slip gaji elektronik, pencatatan tunjangan dan bonus, serta manajemen tugas. Fitur tersebut dapat mendukung administrasi tertentu, tetapi halaman produk tidak menyatakan bahwa aplikasi menentukan kelayakan perusahaan menurut UU 27/2026 atau memberi pendapat hukum tentang nilai upah. Perusahaan tetap harus menetapkan kebijakan, memverifikasi data, dan memastikan konfigurasi sesuai proses yang disepakati.
Tinjau kebijakan ketika aturan atau bentuk usaha berubah
Tetapkan pemilik kebijakan upah dan jadwal peninjauan, misalnya setelah peraturan baru, perubahan status badan usaha, perpindahan lokasi, atau pengaduan tentang perhitungan. Tinjauan tidak perlu menunggu audit tahunan jika pekerja menunjukkan ketidaksesuaian yang berulang. Rekap isu berdasarkan jenisnya—data, tanggal efektif, komponen, atau akses—agar perusahaan memperbaiki akar masalah, bukan hanya mengoreksi satu slip.
Minta pekerja memberi umpan balik tentang kejelasan dokumen dan akses terhadap salinan kesepakatan. Umpan balik itu dapat menunjukkan istilah yang membingungkan, aturan yang sulit diterapkan, atau contoh perhitungan yang kurang lengkap. Jangan mengumpulkan rincian pribadi yang tidak diperlukan untuk menilai kebijakan. Ukur apakah payroll selesai sesuai jadwal dan apakah setiap perubahan dapat ditelusuri, bukan semata-mata berapa banyak formulir yang ditandatangani.
Sebelum menerapkan kebijakan baru, verifikasi kembali teks resmi UU 27/2026, status aturan pelaksana yang relevan, dan nilai upah minimum untuk periode serta wilayah yang tepat. Catat sumber, tanggal, dan penanggung jawab pemeriksaan. Artikel ini membantu menyusun alur administrasi, bukan menggantikan konsultasi hukum. Bila kondisi perusahaan atau hubungan kerja berada di luar contoh umum, minta penasihat ketenagakerjaan menilai kasus sebelum mengambil keputusan.
Bacaan terkait
Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:

