{"id":9731,"date":"2026-11-16T13:39:20","date_gmt":"2026-11-16T06:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/?p=9731"},"modified":"2026-11-16T13:39:20","modified_gmt":"2026-11-16T06:39:20","slug":"pembayaran-akhir-karyawan-keluar-checklist-hr-keuangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/pembayaran-akhir-karyawan-keluar-checklist-hr-keuangan\/","title":{"rendered":"Pembayaran Akhir Karyawan Keluar: Checklist HR dan Keuangan"},"content":{"rendered":"<p><!-- kantorkitaweb-agent:wp-2026-11-16-13-blog:pembayaran-akhir-karyawan-keluar-checklist-hr-keuangan --><\/p>\n<p>Panduan HR dan keuangan menutup pembayaran saat karyawan keluar: tetapkan tanggal efektif, rekonsiliasi upah, periksa hak akhir kerja, dan simpan bukti secara aman.<\/p>\n<h2>Bedakan upah terakhir dari seluruh hak saat hubungan kerja berakhir<\/h2>\n<p>Karyawan yang akan keluar membuat beberapa proses bertemu pada waktu berdekatan: hari kerja terakhir, penutupan akses, pengembalian aset, pembayaran upah periode berjalan, dan pemenuhan hak yang terkait dengan berakhirnya hubungan kerja. Kesalahan umum adalah menggabungkan semuanya ke dalam satu angka yang disebut pembayaran akhir tanpa menjelaskan asal setiap komponennya. Akibatnya, HR sulit menjawab pertanyaan, keuangan tidak tahu dasar nominal, dan pekerja menerima dokumen yang sulit diperiksa. Cara yang lebih tertib ialah membuka satu kasus penutupan hubungan kerja dengan daftar komponen yang dapat ditelusuri.<\/p>\n<p>Upah untuk pekerjaan yang sudah dilakukan perlu dibedakan dari hak lain yang mungkin timbul menurut jenis hubungan kerja, alasan berakhirnya hubungan, perjanjian, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan mengatur bahwa hak pekerja atas upah timbul ketika hubungan kerja terjadi dan berakhir ketika hubungan kerja putus, serta mengatur bukti pembayaran yang memuat rincian. Ini bukan alasan menghapus upah untuk pekerjaan yang sudah dilakukan tetapi belum dibayar. PP 49 Tahun 2025 mengubah sejumlah ketentuan PP Pengupahan, termasuk aturan tentang upah dan hak lain yang belum diterima dalam situasi pailit atau likuidasi; karena itu, gunakan naskah perubahan yang relevan saat memeriksa kasus. Peraturan mengenai PKWT dan pemutusan hubungan kerja juga mengatur kelompok hak yang berbeda menurut situasi. Label sederhana seperti resign atau PHK saja tidak cukup untuk menentukan seluruh perhitungan.<\/p>\n<p>Artikel ini merupakan panduan pengendalian administrasi, bukan kalkulator hak normatif. HR harus memeriksa naskah peraturan dan perubahan terbaru yang relevan, dokumen kerja, serta fakta kasus sebelum menyimpulkan nominal. Jika ada perselisihan mengenai alasan berakhirnya hubungan, dasar potongan, atau kelayakan hak tertentu, jangan memaksakan kesepakatan angka demi menutup checklist. Tandai komponen sebagai tertunda, catat penanggung jawab, dan mintalah pemeriksaan fungsi legal atau tenaga profesional yang memahami hubungan industrial. Transparansi proses lebih berguna daripada menjanjikan pembayaran yang belum diverifikasi.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/kantorkita-494b367ff20a45cc-1.png\" alt=\"Alur enam langkah untuk mengonfirmasi hubungan kerja, menutup data upah, merekonsiliasi, meninjau, membayar, dan mengarsipkan pembayaran akhir secara terbatas.\"\/><figcaption>Pisahkan keputusan hubungan kerja, rekonsiliasi upah, persetujuan pembayaran, dan pengarsipan agar setiap tahap memiliki penanggung jawab. \u2014 Tim Kantor Kita (Karya asli Kantor Kita)<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Tetapkan tanggal efektif dan dasar penutupan terlebih dahulu<\/h2>\n<p>Mulailah dari dokumen yang menetapkan kapan hubungan kerja berakhir dan mengapa. Untuk pengunduran diri, simpan surat permohonan, tanggal penerimaan, tanggal efektif, dan konfirmasi penerimaan sesuai prosedur perusahaan. Untuk berakhirnya PKWT, cocokkan tanggal akhir kontrak dan perubahan yang disepakati. Untuk pemutusan hubungan kerja, pastikan surat pemberitahuan, alasan, komunikasi, dan status keberatan tercatat. Kasus meninggal dunia, pensiun, atau proses hukum memerlukan jalur dokumen dan penerima yang berbeda. Jangan memakai tanggal terakhir akses sistem sebagai pengganti tanggal efektif yang sah.<\/p>\n<p>Buat ringkasan kasus satu halaman dengan nama atau nomor pegawai, unit, jenis hubungan kerja, tanggal efektif, periode payroll terakhir, pemilik tiap tugas, dan status dokumen. Simpan dokumen sensitif di tempat yang aksesnya dibatasi; lembar ringkasan operasional tidak harus berisi semua isi kontrak atau korespondensi pribadi. Jika tanggal atau alasan masih diperdebatkan, tandai sebagai belum final. Status ini mencegah payroll memperlakukan asumsi sebagai keputusan yang disahkan. Sistem tiket atau daftar kerja hanya membantu alur; otoritas keputusan tetap mengikuti struktur organisasi dan aturan.<\/p>\n<p>Tentukan siapa yang menjadi kontak bagi pekerja selama proses berlangsung, termasuk setelah akun kerja ditutup. Cantumkan kanal pribadi yang sebelumnya telah diverifikasi atau cara lain yang disepakati untuk mengirim penjelasan dan bukti pembayaran. Hindari mengirim rincian upah ke alamat yang baru muncul dalam pesan singkat tanpa verifikasi. Beri tahu pekerja mengenai tahapan yang sedang berjalan dan perkiraan pembaruan, tetapi jangan mengumumkan angka atau status kasusnya kepada rekan satu tim yang tidak berkepentingan. Komunikasi yang konsisten mengurangi pesan berulang tanpa memperluas akses pada data payroll.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/kantorkita-494b367ff20a45cc-2.png\" alt=\"Peta empat kelompok penutupan kerja: upah periode berjalan, hak akhir hubungan kerja, potongan yang memiliki dasar, serta aset dan akses perusahaan yang dicatat terpisah.\"\/><figcaption>Pemisahan empat kelompok mencegah aset atau asumsi potongan tercampur ke dalam rekonsiliasi upah. \u2014 Tim Kantor Kita (Karya asli Kantor Kita)<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Rekonsiliasi upah sampai periode kerja yang benar<\/h2>\n<p>Setelah tanggal efektif dan periode payroll dikonfirmasi, periksa upah untuk waktu kerja yang sudah dijalani sampai tanggal tersebut berdasarkan sistem dan dokumen yang berlaku di perusahaan. Cocokkan gaji pokok, tunjangan tetap, komponen tidak tetap, lembur yang disetujui, serta item lain yang memang menjadi bagian skema upah. Gunakan tanggal berlaku setiap perubahan kompensasi, bukan hanya nilai terbaru yang tampil di profil. Bila bulan kerja tidak penuh, jangan memilih rumus prorata secara improvisasi; pastikan aturan internal dan dasar yang berlaku mendukung cara hitung tersebut sebelum dimasukkan.<\/p>\n<p>Cek apakah presensi, cuti, izin, lembur, dan absensi yang belum ditutup telah melewati alur persetujuan yang normal. Rekonsiliasi ini tidak sama dengan artikel tentang koreksi selisih absensi sebelum payroll: fokusnya di sini adalah batas periode kerja pegawai yang keluar dan memastikan catatan terakhir masuk ke perhitungan yang benar. Bila ada catatan yang belum selesai, minta pemilik sumber menyelesaikannya dengan bukti dan persetujuan, jangan mengubah angka secara manual tanpa jejak. Cantumkan sumber, periode, versi laporan, dan pihak yang menyetujui untuk setiap item yang memengaruhi nilai akhir.<\/p>\n<p>Komponen variabel memerlukan pemeriksaan tambahan. Komisi mungkin bergantung pada transaksi yang sudah selesai atau aturan saat transaksi dikembalikan; insentif dapat memiliki periode penilaian tersendiri; dan lembur harus dicocokkan dengan catatan serta persetujuan yang berlaku. Pisahkan item yang nilainya sudah final dari yang menunggu verifikasi. Untuk setiap yang tertunda, catat apa yang belum tersedia, siapa yang akan mengirimkannya, tanggal tinjauan berikutnya, dan apakah hal tersebut memengaruhi pembayaran yang sudah jatuh tempo. Jangan membiarkan satu komponen yang belum pasti mengaburkan jumlah upah yang telah dapat dipastikan dan wajib diproses.<\/p>\n<p>Tinjau juga data perpajakan dan kepesertaan jaminan sosial melalui fungsi yang berwenang, sesuai kewajiban organisasi. Proses penutupan data tersebut tidak otomatis sama dengan potongan atau pengurang upah. HR sebaiknya meneruskan data minimum yang diperlukan kepada payroll, finance, atau pengelola manfaat, dengan pemisahan hak akses. Jika ada perubahan rekening, gunakan verifikasi kanal yang kuat dan catat bahwa instruksi berasal dari orang yang bersangkutan. Jangan menyimpan nomor rekening penuh di lembar kerja yang dapat dibuka oleh semua petugas yang mengurus serah-terima aset.<\/p>\n<h2>Periksa hak akhir hubungan kerja secara terpisah dari gaji rutin<\/h2>\n<p>Hak yang timbul karena berakhirnya hubungan kerja tidak selalu sama untuk setiap pekerja atau setiap alasan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memuat ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dan kelompok hak tertentu, termasuk cara aturan membedakan beberapa alasan berakhirnya hubungan. Ketentuan tentang pekerja yang mengundurkan diri, misalnya, menyebut syarat dan jenis hak yang perlu diperiksa. Jangan mengambil tabel dari satu skenario PHK lalu menerapkannya pada pengunduran diri, berakhirnya PKWT, pensiun, atau keadaan lain. Klasifikasi fakta dan aturan yang berlaku harus datang sebelum perhitungan.<\/p>\n<p>Buat lembar rekonsiliasi terpisah dari payroll bulanan yang memuat nama komponen, dasar rujukan, periode atau masa kerja yang digunakan, rumus yang disahkan, nilai sebelum dan sesudah pemeriksaan, serta pihak yang memeriksa. Bedakan hak berdasarkan undang-undang atau peraturan dari manfaat tambahan yang bersumber pada perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan. Bila ada perubahan aturan setelah suatu peristiwa terjadi, minta penilaian atas ketentuan mana yang berlaku berdasarkan tanggal dan faktanya. Beri pekerja ringkasan yang dapat dipahami tanpa menyalin data karyawan lain atau membagikan spreadsheet payroll organisasi.<\/p>\n<p>Jangan menyebut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, uang kompensasi PKWT, dan upah terakhir sebagai istilah yang dapat saling menggantikan. Masing-masing memiliki konteks dan dasar tersendiri. Gunakan label yang konsisten dengan dokumen dan aturan, lalu jelaskan bila suatu item belum dapat dihitung atau belum dapat diputuskan. Jika ada ketidaksepakatan, catat posisi masing-masing dan jalur tindak lanjut; jangan meminta pekerja menandatangani pernyataan bahwa semua hak telah selesai sebelum nilai, dasar, dan status pembayarannya diperiksa secara memadai.<\/p>\n<p>Perusahaan dapat membuat daftar cek untuk memastikan tidak ada komponen yang terlewat, tetapi daftar cek bukan sumber hukum. Catat versi peraturan, kebijakan, atau perjanjian yang digunakan agar pemeriksa berikutnya dapat mengulang perhitungan. Untuk kasus dengan alasan yang tidak rutin, perbedaan status, atau jumlah material, minta persetujuan tingkat yang tepat. Jika belum yakin apakah satu item termasuk hak akhir, jangan memasukkannya ke angka bersih secara diam-diam; tampilkan pertanyaannya, minta pendapat yang berwenang, dan revisi lembar perhitungan dengan jejak perubahan yang jelas.<\/p>\n<h2>Jangan menahan upah untuk menyelesaikan sengketa aset<\/h2>\n<p>Pengembalian laptop, kartu akses, kunci, seragam, kendaraan, atau dokumen perusahaan merupakan bagian penting dari offboarding, tetapi catatan aset harus dipisahkan dari lembar penghitungan upah. Buat daftar aset dengan nomor inventaris, kondisi, aksesori, lokasi serah-terima, tanggal, dan tanda terima. Jika terdapat barang yang belum kembali atau kondisi yang diperdebatkan, buka kasus aset tersendiri dengan bukti yang relevan. Jangan otomatis mengurangi nilai barang dari pembayaran akhir hanya karena ada checklist yang belum dicentang; dasar pemotongan dan prosedurnya harus diverifikasi terhadap aturan dan perjanjian yang berlaku.<\/p>\n<p>Peraturan pengupahan membatasi cara hal-hal tertentu dapat diperhitungkan dengan upah serta merujuk pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Petugas harus memastikan dasar bagi tiap pemotongan, otorisasi, dan bukti yang diperlukan, bukan menyamakan semua kewajiban karyawan dengan potongan yang boleh dilakukan. Bila pengembalian aset menimbulkan tagihan, jelaskan prosesnya secara terpisah dan beri ruang untuk meninjau bukti. Pemisahan ini mencegah barang yang belum kembali menghalangi pembayaran komponen yang sudah terverifikasi dan mengurangi risiko silang antara HR, IT, general affairs, dan finance.<\/p>\n<p>Tutup akses digital berdasarkan jadwal yang disepakati agar keamanan organisasi tetap terjaga, sambil mempertahankan cara yang sah dan aman bagi pekerja untuk mengakses dokumen pribadi terkait upah. Jangan mematikan akun tanpa menyimpan slip atau bukti pembayaran di kanal yang telah ditentukan untuk pengguna yang berhak. Hindari menyimpan salinan dokumen di perangkat pribadi petugas setelah proses selesai. Catat kapan akses dicabut, siapa yang melakukan, dan apakah ada data kerja yang perlu dialihkan kepada pemilik baru. Data upah tidak boleh ikut terbuka hanya karena sebuah file ikut dipindahkan dalam paket serah-terima pekerjaan.<\/p>\n<h2>Uji nominal, pembayaran, dan bukti sebelum menyatakan kasus selesai<\/h2>\n<p>Sebelum pembayaran dilakukan, minta pemeriksa kedua mencocokkan total dengan komponen, sumber data, tanggal efektif, dan dokumen persetujuan. Pemeriksa sebaiknya tidak sekadar mengklik tombol setuju: ia perlu dapat menunjukkan cara angka dihitung dan melihat apakah perubahan terakhir sudah masuk ke versi yang diperiksa. Simpan nomor versi atau tanggal ekspor dari sumber penting. Jika ada revisi, tutup versi lama sebagai superseded dan buat catatan alasan, bukan menimpa tanpa riwayat. Kontrol sederhana ini sangat membantu ketika pegawai meminta rincian beberapa bulan kemudian atau saat petugas payroll berganti.<\/p>\n<p>Pastikan rekening penerima cocok dengan instruksi pembayaran yang diverifikasi dan gunakan pemeriksaan khusus untuk perubahan di dekat tanggal bayar. Setelah transfer, cocokkan catatan payroll dengan bukti transaksi yang tersedia. Jika bank menolak, nilai berbeda, atau transaksi tertunda, beri status belum selesai dan tetapkan siapa yang memberi kabar kepada pekerja. Bukti pemrosesan bank belum selalu berarti dana dapat diterima; gunakan definisi penyelesaian yang konsisten. Jangan mengirim file payroll penuh sebagai konfirmasi. Berikan bukti pembayaran dan rincian upah kepada orang yang berhak melalui kanal privat.<\/p>\n<p>Aturan pengupahan mengatur bukti pembayaran yang memuat rincian upah dan meminta pembayaran mengikuti ketentuan yang disepakati dalam dokumen kerja perusahaan. Untuk itu, siapkan penjelasan yang menyebut periode dan komponen tanpa jargon teknis, serta jelaskan perbedaan antara pembayaran upah rutin dan hak akhir hubungan kerja. Jika ada bagian yang masih menunggu keputusan, sampaikan status dan tanggal pembaruan berikutnya secara spesifik. Pegawai perlu tahu siapa yang dapat dihubungi. Jangan menutup kasus hanya dengan mengirim slip tanpa memastikan bahwa pertanyaan tentang dasar atau perbedaan angka telah dijawab.<\/p>\n<p>Apabila pekerja mempertanyakan perhitungan, catat pertanyaan dan jawaban sebagai rangkaian yang dapat ditelusuri. Jangan menganggap pertanyaan sebagai tanda konflik atau menyalahkan orang yang mengajukan. Berikan versi rincian yang sama kepada pekerja dan pemeriksa internal, sambil menjaga data pihak lain. Bila terjadi perbedaan mengenai pemutusan hubungan kerja atau hak yang menyertainya, gunakan jalur konsultasi dan penyelesaian yang ditetapkan ketentuan; jangan mengubahnya menjadi negosiasi informal yang tidak terdokumentasi. Bukti yang jelas membantu perusahaan memperbaiki kekeliruan dan pekerja memahami apa yang sudah dibayar serta apa yang masih diproses.<\/p>\n<h2>Bangun alur HR dan keuangan yang tetap aman setelah pegawai keluar<\/h2>\n<p>Penutupan yang baik bukan hanya menyelesaikan pembayaran, tetapi juga memastikan dokumen disimpan sesuai jadwal retensi dan aksesnya dibatasi. Arsipkan surat dasar, lembar rekonsiliasi, persetujuan, bukti pembayaran, dan komunikasi penting dalam folder kasus dengan pemilik dan aturan akses yang jelas. Hapus ekspor sementara, salinan di folder unduhan, dan pesan yang berisi data sensitif bila tidak lagi diperlukan menurut kebijakan. Jangan memperpanjang masa simpan hanya karena suatu kasus pernah memakan waktu. Jika sengketa resmi masih berlangsung, ikuti instruksi legal mengenai pembekuan penghapusan bukti.<\/p>\n<p>Pada akhir setiap kasus, lakukan tinjauan singkat: sumber data mana yang terlambat, komponen apa yang sering diklarifikasi, dan titik mana yang memerlukan persetujuan berulang. Gunakan tren yang sudah dianonimkan untuk memperbaiki proses, bukan membuat daftar siapa yang paling sering bertanya tentang pembayaran. Perbaikan mungkin berupa penamaan komponen yang lebih mudah dipahami, instruksi pengembalian aset yang diberikan lebih awal, tanggal cut-off yang jelas, atau kontak payroll pengganti saat pemilik utama tidak tersedia. Jangan mengubah kebijakan kompensasi berdasarkan satu kasus tanpa konsultasi dan komunikasi kepada pihak yang terdampak.<\/p>\n<p>Pencatatan slip gaji elektronik dapat membantu organisasi menyampaikan rincian kepada setiap pegawai, sementara pengendalian offboarding tetap memerlukan prosedur, pemilik tugas, dan verifikasi yang sesuai. Halaman fitur resmi Kantor Kita mencantumkan pembuatan slip gaji elektronik serta pencatatan tunjangan dan bonus; uraian ini sebaiknya menjadi awal evaluasi kecocokan proses, bukan klaim bahwa sistem otomatis menentukan hak akhir, menilai alasan PHK, atau menjamin kepatuhan. Tim dapat mempelajari fitur slip gaji Kantor Kita dan menilai bagaimana layanan mendukung kebutuhan mereka. Informasi umum perusahaan tersedia di beranda Kantor Kita.<\/p>\n<p>Sebelum memakai perangkat digital untuk penutupan hubungan kerja, uji skenario lengkap dengan data dummy: perubahan tanggal keluar, komisi yang belum final, pengembalian aset yang tertunda, dan rekening pembayaran yang harus diverifikasi ulang. Periksa siapa yang bisa melihat komponen, bagaimana koreksi dicatat, bagaimana slip dikirim setelah akses kerja ditutup, dan apa yang diterima pekerja. Dokumentasikan celah dan jangan memasukkan data riil ke sesi uji. Sistem membantu menyimpan alur; keputusan tentang dasar hak, kewenangan, serta komunikasi tetap memerlukan pemeriksaan manusia yang bertanggung jawab. Dengan pemisahan itu, organisasi dapat menutup proses secara tertib tanpa menyamakan pembayaran, hak akhir, dan urusan aset.<\/p>\n<h2>Bacaan terkait<\/h2>\n<p>Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/fitur.html\">Fitur Slip Gaji Kantor Kita<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/\">Beranda Kantor Kita<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Sumber dan referensi<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.peraturan.go.id\/files\/pp35-2021bt.pdf\" rel=\"noopener\">Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.peraturan.go.id\/files\/pp36-2021bt.pdf\" rel=\"noopener\">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.peraturan.go.id\/files\/pp-no-49-tahun-2025.pdf\" rel=\"noopener\">Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/fitur.html\" rel=\"noopener\">Fitur Aplikasi Absensi Online Kantor Kita \u2014 Slip Gaji, Tunjangan, dan Bonus<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Panduan HR dan keuangan menutup pembayaran saat karyawan keluar: tetapkan tanggal efektif, rekonsiliasi upah, periksa hak akhir kerja, dan simpan bukti secara aman.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":9732,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":{"0":"post-9731","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-hrd"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9731"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9731"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9731\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9735,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9731\/revisions\/9735"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9732"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}