{"id":9661,"date":"2026-11-16T04:55:10","date_gmt":"2026-11-15T21:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/?p=9661"},"modified":"2026-11-16T04:55:10","modified_gmt":"2026-11-15T21:55:10","slug":"uu-pprt-2026-checklist-pemberi-kerja-rumah-tangga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/uu-pprt-2026-checklist-pemberi-kerja-rumah-tangga\/","title":{"rendered":"UU PPRT 2026: Checklist Hubungan Kerja yang Jelas bagi Pekerja Rumah Tangga"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

UU 2\/2026 mengatur perlindungan pekerja rumah tangga, hak dasar, proses perekrutan, dan hubungan kerja. Checklist ini membantu pemberi kerja menyepakati lingkup tugas, upah, waktu kerja, istirahat, jaminan sosial, serta jalur penyelesaian masalah.<\/p>\n

Pahami siapa yang tercakup dalam UU PPRT<\/h2>\n

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga berlaku sejak 30 April 2026. Undang-undang mendefinisikan PRT sebagai orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dan dibayar dengan upah. Pemberi kerja menurut aturan adalah orang perseorangan atau beberapa orang dalam rumah tangga yang mempekerjakan PRT. Karena definisi dan lingkupnya spesifik pada pekerjaan rumah tangga, perusahaan perlu menilai kasus nyata secara cermat dan tidak menggolongkan semua vendor kebersihan atau pekerja kantor sebagai PRT.<\/p>\n

Pekerjaan yang disebut mencakup kegiatan seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah atau halaman, menjaga anak, merawat orang sakit atau lanjut usia, mengemudi, menjaga rumah, dan mengurus hewan, serta pekerjaan lain yang disepakati. Undang-undang juga menyebut sejumlah keadaan berbasis adat, kekerabatan, pendidikan, atau keagamaan yang tidak termasuk kategori PRT menurut UU tersebut. Jika status hubungan tidak jelas, baca definisi lengkap dan minta nasihat instansi berwenang. Jangan mengandalkan label \u201ckeluarga\u201d atau \u201cbantuan\u201d untuk menghindari pencatatan hubungan kerja berbayar.<\/p>\n

\"Diagram
Pengelolaan hubungan PRT dimulai dari perekrutan yang jelas, kesepakatan, pencatatan, dan tinjauan. \u2014 Tim Kantor Kita (Karya asli Kantor Kita)<\/figcaption><\/figure>\n

Pilih jalur perekrutan dan periksa persyaratan<\/h2>\n

UU 2\/2026 mengatur perekrutan langsung oleh pemberi kerja maupun perekrutan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga atau P3RT. Untuk calon yang direkrut, syarat dalam undang-undang mencakup usia minimal 18 tahun, identitas kependudukan elektronik, dan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan ini membantu pemberi kerja memeriksa jalur perekrutan secara bertanggung jawab. Jangan meminta salinan dokumen yang tidak relevan atau menggunakan identitas untuk membatasi kebebasan pekerja.<\/p>\n

Jika perekrutan melalui P3RT, pastikan perusahaan penempatan memiliki perizinan, pahami dokumen penempatan, dan cocokkan janji lisan dengan dokumen yang ditandatangani. Perjanjian antara P3RT dan pemberi kerja sekurang-kurangnya menata identitas, hak dan kewajiban, lingkup tugas, jumlah pekerja, upah, serta jaminan penempatan. Minta salinan yang dapat dibaca dan simpan kontak untuk menyelesaikan masalah. Waspadai biaya, potongan, atau penguasaan dokumen yang tidak dijelaskan. Pemberi kerja sebaiknya bertanya langsung dan meminta klarifikasi sebelum pekerja mulai tinggal atau bertugas.<\/p>\n

\"Diagram
Empat kelompok hak dasar yang perlu dipastikan dalam administrasi pekerja rumah tangga. \u2014 Tim Kantor Kita (Karya asli Kantor Kita)<\/figcaption><\/figure>\n

Sepakati pekerjaan dan syarat kerja dengan bahasa sederhana<\/h2>\n

Hubungan kerja PRT berdasar pada kesepakatan atau perjanjian kerja. Naskah undang-undang menyebut isi penting perjanjian antara lain identitas, alamat kerja, tanggal mulai dan masa berlaku, lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, syarat kerja, besaran dan tata cara pembayaran upah, tempat serta tanggal perjanjian dibuat, dan tanda tangan atau cap jari. Untuk perekrutan langsung, para pihak dapat menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis. Menulis kesepakatan membantu mengingat apa yang disetujui dan memberi pegangan jika terjadi perubahan.<\/p>\n

Tuliskan batas tugas secara spesifik, misalnya rumah atau area yang dibersihkan, waktu pengasuhan, apakah memasak termasuk menyiapkan makanan, dan siapa memberi instruksi tambahan. Jangan memakai frasa tanpa batas seperti \u201csiap membantu apa saja\u201d. Catat juga hari dan jam kerja, waktu istirahat, cuti, upah, fasilitas jika tinggal di rumah, cara menghubungi ketika ada keadaan darurat, dan prosedur ketika tugas berubah. Gunakan bahasa yang dipahami pekerja dan baca bersama sebelum menandatangani. Jika ada perubahan, dokumentasikan persetujuan kedua pihak sesuai aturan.<\/p>\n

Penuhi hak upah, istirahat, cuti, dan THR sesuai kesepakatan<\/h2>\n

UU PPRT mencantumkan hak untuk waktu kerja yang manusiawi, waktu istirahat, cuti sesuai kesepakatan atau perjanjian, upah sesuai kesepakatan, serta tunjangan hari raya keagamaan sesuai kesepakatan atau perjanjian. Aturan juga menyebut hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan menurut peraturan yang berlaku. Jangan menunda menyepakati cara dan tanggal pembayaran. Jika upah mencakup komponen uang dan fasilitas lain, uraikan secara terang supaya pekerja dapat memahami nilainya serta apa yang dibayar tunai.<\/p>\n

Buat catatan pembayaran sederhana: periode, jumlah, tanggal, cara pembayaran, penerima, dan bukti. Rekam tambahan pekerjaan atau perubahan waktu agar kedua pihak dapat menyepakati perhitungan berikutnya. Jangan mengurangi upah sepihak sebagai hukuman atas keluhan atau kerusakan yang belum diperiksa. Untuk pekerja penuh waktu yang tinggal di rumah, kesepakatan mengenai akomodasi dan waktu bebas perlu jelas supaya tinggal di rumah tidak berarti harus selalu siap bekerja. Tanyakan secara berkala apakah pola kerja masih sesuai dan perbarui kesepakatan bersama jika keadaan berubah.<\/p>\n

Jaga keamanan, privasi, dan perlakuan yang bermartabat<\/h2>\n

Pemberi kerja bertanggung jawab membangun lingkungan kerja aman dan sehat. Jelaskan bahan pembersih, alat, tugas yang berisiko, lokasi kotak P3K, dan cara melaporkan cedera. Jangan meminta pekerja menangani instalasi listrik, bahan berbahaya, perawatan medis, atau tugas di luar kesepakatan tanpa pelatihan dan perlindungan. Hindari kekerasan, penghinaan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan bergerak. Untuk PRT yang tinggal di rumah, undang-undang turut mengakui hak atas akomodasi yang layak sesuai ketentuan; privasi dan waktu istirahat tetap perlu dihormati.<\/p>\n

Jangan menyimpan telepon, KTP, paspor, atau dokumen asli pekerja sebagai jaminan. Jika perlu mencatat identitas untuk administrasi, jelaskan tujuan, batasi salinan, simpan aman, dan beri pekerja akses pada dokumennya. Hindari kamera di area tidur atau sanitasi. Pekerja juga berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Atur komunikasi dan jadwal dengan menghormati kebutuhan tersebut sambil menyepakati pengaturan rumah tangga yang praktis. Kebijakan yang tertulis melindungi kedua pihak ketika ingatan mengenai kesepakatan berbeda.<\/p>\n

Bangun administrasi yang sederhana dan tidak berlebihan<\/h2>\n

Buat satu map atau folder yang berisi kesepakatan, jadwal, catatan pembayaran, bukti kepesertaan jaminan sosial, catatan cuti, kontak darurat, dan perubahan tugas. Jangan memasukkan informasi medis atau keluarga lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Beri tanda tanggal dan simpan salinan untuk kedua pihak. Bila menggunakan aplikasi digital, pastikan pemberi kerja dan pekerja dapat memahami cara melihat bukti dasar serta tidak mengumpulkan lokasi atau foto tanpa alasan yang sah. Pencatatan sebaiknya memudahkan komunikasi, bukan mengubah rumah menjadi ruang pengawasan terus-menerus.<\/p>\n

Tinjau catatan sebulan sekali bersama pekerja secara singkat: upah sudah diterima, jadwal dan istirahat dijalankan, tugas tidak meluas diam-diam, dan alat kerja aman. Catat perubahan yang disepakati dan kapan mulai berlaku. Jika pekerja direkrut melalui P3RT, salin pihak tersebut hanya untuk hal yang memang memerlukan koordinasi dan dengan perhatian pada privasi. HR atau keluarga harus dapat menjawab pertanyaan dasar tanpa mengandalkan agen perantara untuk seluruh informasi. Sistem payroll atau absensi bisnis dapat saja membantu administrasi tertentu, tetapi kesesuaian penggunaan untuk rumah tangga harus dievaluasi dan tidak boleh diasumsikan. Sebagai rujukan berbeda dari undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Desember 2025 menjelaskan bahwa PRT dapat didaftarkan melalui skema Bukan Penerima Upah atau mendaftar mandiri. Karena halaman itu bertanggal 2025 dan prosedur maupun iuran dapat berubah, konfirmasikan status kepesertaan, program, dan jumlah iuran terkini kepada BPJS sebelum membuat kesepakatan pembayaran.<\/p>\n

Selesaikan perbedaan melalui komunikasi dan jalur resmi<\/h2>\n

Jika perselisihan muncul, mulai dengan memperjelas pokok masalah, bukti kesepakatan, dan kebutuhan para pihak. UU PPRT mengatur penyelesaian melalui musyawarah mufakat dan mediasi, termasuk keterlibatan RT\/RW dan\/atau pemerintah daerah sebagai penengah sesuai ketentuan. Jangan mengancam pekerja, mengunci akses, atau memotong upah untuk memaksa persetujuan. Bila perbedaan menyangkut keselamatan, kekerasan, atau upah tertunggak, cari bantuan dari instansi berwenang dan jangan menunda perlindungan yang diperlukan.<\/p>\n

Buat daftar kontak pemerintah daerah, P3RT jika ada, dan lembaga layanan yang dapat membantu. Catat ringkasan pertemuan, hasil sementara, dan langkah berikutnya tanpa menyimpan rekaman rahasia yang tidak disepakati. Jika hubungan kerja berakhir, atur penyelesaian upah dan pengembalian barang atau akses secara tertib. UU 2\/2026 membentuk kerangka baru untuk perlindungan PRT, tetapi pelaksanaan kasus tertentu dapat bergantung pada peraturan dan kondisi faktual. Baca teks lengkap, minta nasihat profesional bila perlu, dan gunakan kesepakatan yang menghormati hak kedua pihak.<\/p>\n

Bacaan terkait<\/h2>\n

Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:<\/p>\n