{"id":9656,"date":"2026-11-16T04:55:09","date_gmt":"2026-11-15T21:55:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/?p=9656"},"modified":"2026-11-16T04:55:09","modified_gmt":"2026-11-15T21:55:09","slug":"pp-31-2026-insentif-perusahaan-praktik-kerja-inklusif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kantorkita.co.id\/blog\/pp-31-2026-insentif-perusahaan-praktik-kerja-inklusif\/","title":{"rendered":"PP 31\/2026: Menyiapkan Praktik Inklusif untuk Insentif Perusahaan"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

PP 31\/2026 mengatur kemungkinan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. HR dapat menyiapkan bukti praktik inklusif, akses kerja, dan proses evaluasi, tanpa menganggap insentif sebagai bantuan otomatis atau pengganti hak pekerja.<\/p>\n

Pahami ruang lingkup PP 31\/2026<\/h2>\n

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 mengatur konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Aturan ini lahir untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan membicarakan dua sisi berbeda: kemudahan atau manfaat bagi penyandang disabilitas, serta insentif untuk perusahaan yang melakukan praktik tertentu. HR yang membaca judulnya saja sebaiknya tidak langsung menyusun anggaran seolah semua perusahaan otomatis menerima potongan pajak atau dana tunai. Bentuk dan mekanisme perlu dilihat dalam pasal serta aturan pelaksana yang berlaku.<\/p>\n

Pasal 25 menyebut insentif diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada perusahaan swasta yang memberi konsesi bagi penyandang disabilitas, mempekerjakan penyandang disabilitas, serta perusahaan pariwisata yang menyediakan layanan wisata mudah diakses. Bentuk pada pasal berikutnya mencakup apresiasi, promosi atau publikasi, kemudahan perizinan, bantuan fasilitas kerja aksesibel, dan bentuk lain sesuai peraturan. Kemenko PMK pada September 2026 menjelaskan koordinasi implementasi masih melibatkan kementerian dan kebutuhan aturan turunan. Karena itu, perusahaan perlu membedakan kerangka hukum dengan program yang sudah dapat diajukan.<\/p>\n

\"Diagram
Persiapan inklusi perusahaan dimulai dari akses, perbaikan nyata, bukti, dan pemantauan aturan resmi. \u2014 Tim Kantor Kita (Karya asli Kantor Kita)<\/figcaption><\/figure>\n

Jangan samakan insentif dengan konsesi atau akomodasi<\/h2>\n

Konsesi adalah perlakuan khusus atau kemudahan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas untuk akses layanan tertentu. Insentif perusahaan merupakan dukungan atau pengakuan bagi organisasi yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria aturan. Akomodasi yang layak adalah penyesuaian agar pekerja dapat melamar atau bekerja dengan kesempatan setara. Ketiganya berhubungan dengan inklusi, tetapi bukan istilah yang bisa dipertukarkan. Perusahaan tidak boleh menunda akomodasi yang diperlukan sambil menunggu program insentif, dan insentif tidak menggantikan kewajiban lain terhadap pekerja.<\/p>\n

Baca PP bersama UU Penyandang Disabilitas dan kebijakan turunan kementerian atau daerah. Catat sektor dan bentuk praktik yang diakui, pihak yang mengusulkan calon, serta prosedur seleksi. Kemenko PMK menyebut perusahaan dapat memperoleh bentuk insentif seperti penghargaan, promosi, kemudahan perizinan atau sertifikasi, dan bantuan fasilitas kerja aksesibel. Rincian itu tidak berarti setiap pelamar langsung menerima semua bentuk. HR perlu menghindari bahasa promosi yang menjanjikan biaya akan diganti atau semua perusahaan memiliki hak atas jenis bantuan yang sama.<\/p>\n

\"Diagram
Alur pertimbangan insentif perlu membedakan hak pekerja, kriteria program, dan seleksi pemerintah. \u2014 Tim Kantor Kita (Karya asli Kantor Kita)<\/figcaption><\/figure>\n

Bangun praktik inklusi sebelum mengumpulkan berkas<\/h2>\n

Mulailah dari akses rekrutmen: informasi lowongan dapat dibaca dengan teknologi bantu, proses seleksi memberi waktu dan format yang sesuai, dan pewawancara tahu bagaimana meminta penyesuaian secara hormat. Periksa pula akses menuju tempat kerja, toilet, meja, perangkat lunak, komunikasi tim, dan jalur evakuasi. Diskusikan kebutuhan dengan pekerja secara privat dan sepakati solusi yang dapat dijalankan. Jangan menetapkan standar medis atau meminta diagnosis yang tidak berkaitan dengan kemampuan menjalankan fungsi kerja.<\/p>\n

Buat daftar hambatan dan tindakan dengan pemilik serta tenggat. Contohnya, dokumen perekrutan tersedia dalam format yang mudah dibaca, pintu dan jalur tidak terhalang, perangkat kerja memiliki aksesibilitas dasar, dan atasan dapat mengatur cara komunikasi yang efektif. Minta masukan penyandang disabilitas, organisasi yang mewakili mereka, atau ahli aksesibilitas secara sukarela. Jangan menganggap satu kondisi mewakili semua kebutuhan. Praktik yang nyata lebih baik daripada membeli alat yang tidak digunakan atau menampilkan foto kampanye tanpa perubahan prosedur.<\/p>\n

Simpan bukti yang relevan sambil menjaga privasi<\/h2>\n

Buat folder bukti yang mencakup kebijakan kesempatan kerja setara, materi lowongan, prosedur akomodasi, bukti pelatihan pengawas, dokumentasi fasilitas aksesibel, keputusan perbaikan, dan hasil audit. Pisahkan bukti operasional dari data kesehatan pribadi. Jika kelayakan program memerlukan konfirmasi tertentu, gunakan jenis dokumen yang diminta resmi dan batasi pihak yang dapat melihatnya. Hindari mengumpulkan salinan diagnosis semua pekerja hanya untuk menunjukkan bahwa perusahaan inklusif.<\/p>\n

Simpan tanggal, pemilik, status, dan sumber bukti agar mudah diverifikasi. Tunjukkan hubungan antara anggaran fasilitas dengan hambatan yang hendak diatasi, tetapi jangan membuat dokumen retrospektif yang memberi kesan kegiatan dilakukan sebelum benar-benar ada. Bila fasilitas belum sempurna, catat rencana dan kemajuannya secara jujur. Pengajuan insentif perlu melalui mekanisme resmi yang diumumkan kementerian atau pemerintah daerah. Jangan membayar pihak yang menjanjikan persetujuan atau memberi data pekerja kepada konsultan tanpa dasar dan kontrak yang jelas.<\/p>\n

Pantau aturan turunan dan mekanisme usulan<\/h2>\n

Kemenko PMK menyampaikan pada September 2026 bahwa koordinasi implementasi PP masih membahas kesiapan sektor dan kebutuhan peraturan turunan; aturan turunan ditargetkan paling lambat pada 2 Juli 2028 sesuai ketentuan PP. Itu berarti HR sebaiknya memonitor pengumuman resmi, bukan berasumsi semua tata cara sudah terbuka. Tetapkan penanggung jawab legal atau kepatuhan untuk mengecek halaman JDIH, peraturan kepala daerah, atau panduan kementerian yang relevan dan menyimpan tanggal pemeriksaan.<\/p>\n

Pasal 27 PP membolehkan pihak tertentu, termasuk orang perseorangan, badan hukum, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi usaha, kelompok masyarakat, serta kepala daerah, mengusulkan calon penerima kepada instansi yang berwenang. Tahapan seleksi mencakup persiapan, penelaahan, verifikasi, dan validasi sebelum penetapan. Minta informasi resmi tentang tenggat, format, dan bukti ketika program dibuka. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat dalam periode tertentu, lanjutkan praktik aksesibilitas tanpa mengklaim telah menjadi penerima insentif.<\/p>\n

Libatkan penyandang disabilitas dalam evaluasi<\/h2>\n

Pengukuran inklusi sebaiknya bertanya apakah proses dapat digunakan, bukan menghitung orang sebagai simbol. Tinjau waktu dan hambatan pada seleksi, penyelesaian akomodasi, akses fasilitas, keselamatan, komunikasi, kesempatan pelatihan, dan perkembangan karier. Gunakan data agregat, jaga pilihan pekerja untuk tidak membagikan diagnosis, dan jangan membandingkan karyawan dengan target informal yang mendorong pengungkapan identitas. Keterlibatan pekerja perlu sukarela dan hasilnya diteruskan kepada pihak yang dapat mengubah aturan atau anggaran.<\/p>\n

Bila menerima keluhan bahwa fasilitas atau proses tidak aksesibel, tangani melalui mekanisme yang aman dan tindak lanjuti dengan tenggat. Dokumentasikan perubahan serta konfirmasi kepada pengguna apakah masalahnya benar-benar terselesaikan. Jangan meminta pekerja memikul sendiri pekerjaan menjelaskan hukum atau melatih seluruh organisasi tanpa kompensasi dan kesepakatan. Organisasi dapat bekerja sama dengan kelompok disabilitas untuk meninjau proses. Inklusi akan lebih kokoh ketika praktik sehari-hari didesain agar berbagai orang dapat bekerja, bukan bergantung pada satu program insentif.<\/p>\n

Checklist keputusan HR untuk akhir 2026<\/h2>\n

Sebelum mengajukan atau menyatakan manfaat, pastikan perusahaan memahami definisi konsesi dan insentif, kriteria yang sesuai, status aturan turunan, instansi pengusul, kanal resmi, bukti yang diperlukan, serta batas penggunaan data pribadi. Pisahkan biaya pengadaan, dukungan akomodasi, dan potensi insentif pada pembukuan. Jangan memasukkan estimasi dukungan pemerintah sebagai pendapatan pasti dalam proyeksi sebelum ada keputusan. Libatkan tim legal, fasilitas, keuangan, dan pekerja dalam pemeriksaan agar rencana dapat dijalankan lintas unit.<\/p>\n

PP 31\/2026 memberi kerangka untuk konsesi dan insentif, sementara UU 8\/2016 menetapkan hak dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Informasi resmi Kemenko PMK menunjukkan implementasi melibatkan koordinasi dan aturan lebih lanjut, jadi perusahaan perlu mengikuti pengumuman pemerintah yang benar-benar berlaku. Kantor Kita menyediakan administrasi karyawan, namun kelayakan insentif tidak dapat diputuskan oleh aplikasi. Utamakan proses rekrutmen adil dan fasilitas kerja yang dapat diakses, lalu gunakan dokumen yang rapi untuk evaluasi resmi jika kanal insentif tersedia.<\/p>\n

Bentuk tata kelola juga perlu menjelaskan siapa yang boleh membuat klaim eksternal atas nama perusahaan. Komunikasi publik sebaiknya membedakan kegiatan yang sudah berjalan, fasilitas yang sedang diperbaiki, dan manfaat pemerintah yang baru dipertimbangkan. Simpan keputusan anggaran, bukti pengadaan, notulen konsultasi, dan hasil penilaian aksesibilitas pada repositori yang dapat diaudit. Pemeriksa internal dapat menguji sampel bukti dan mencocokkannya dengan kegiatan nyata, sekaligus memastikan data personal tidak ikut tersebar. Langkah ini mencegah laporan keberlanjutan atau materi pemasaran memberi kesan bahwa perusahaan telah menerima insentif atau pengakuan resmi padahal belum ada keputusan.<\/p>\n

Bacaan terkait<\/h2>\n

Pelajari informasi terkait untuk menyesuaikan langkah di atas dengan kebutuhan tim Anda:<\/p>\n